Pentagon Investasikan US$1 Miliar ke Bisnis Motor Roket L3Harris

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Pertahanan (Pentagon) akan menginvestasikan dana sebesar US$1 miliar ke bisnis motor roket milik L3Harris Technologies.

Langkah ini bertujuan menjamin pasokan motor roket yang stabil untuk berbagai sistem persenjataan utama AS, termasuk rudal Tomahawk dan pencegat Patriot.

Kesepakatan yang diumumkan Selasa (13/1/2026) tersebut menandai strategi baru pemerintah AS yang semakin aktif berinvestasi langsung di sektor korporasi.

Sebelumnya, pemerintah AS juga mengambil sekitar 10% saham di produsen chip Intel serta menanamkan modal pada perusahaan penghasil mineral kritis.

“Kami secara fundamental mengubah pendekatan dalam mengamankan rantai pasok amunisi,” ujar Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Akuisisi dan Keberlanjutan, Michael Duffey.

“Dengan berinvestasi langsung ke pemasok, kami membangun basis industri yang tangguh untuk mendukung Arsenal of Freedom.”

Saham L3Harris tercatat naik sekitar 1% setelah pengumuman tersebut. Perusahaan menyatakan akan melepas saham baru dari unit bisnis motor roketnya dan membentuk entitas baru yang didukung investasi pemerintah AS dalam bentuk sekuritas konversi senilai US$1 miliar.

Instrumen ini nantinya akan otomatis dikonversi menjadi saham biasa ketika perusahaan tersebut melantai di bursa pada paruh kedua 2026.

CEO L3Harris Chris Kubasik mengatakan bisnis rudal baru itu berpotensi mencatatkan pertumbuhan tahunan di kisaran belasan persen menengah hingga tinggi.

Perubahan Strategi Investasi Pentagon

Investasi langsung Pentagon ini mencerminkan pergeseran strategi besar dalam kebijakan pertahanan AS.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengaitkan pembelian kembali saham, dividen, dan kompensasi eksekutif perusahaan pertahanan dengan jadwal pengiriman persenjataan.

Trump dan Pentagon sebelumnya mengkritik industri pertahanan AS karena biaya yang tinggi dan laju produksi yang dinilai lambat.

Pemerintah berjanji akan melakukan perubahan besar agar produksi alutsista menjadi lebih gesit dan efisien.

Langkah ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Agustus lalu yang menyebut pemerintah mempertimbangkan pengambilan saham di kontraktor pertahanan besar, termasuk Lockheed Martin.

Namun, investasi pemerintah di L3Harris berpotensi menuai kritik karena dianggap menimbulkan konflik kepentingan.

Pentagon akan menjadi pemegang saham di perusahaan yang rutin mengikuti tender kontrak pertahanan pemerintah.

Analis TD Cowen, Gautam Khanna, menilai investasi ini bisa menempatkan pesaing L3Harris dalam posisi kurang menguntungkan.

Saat ini, Northrop Grumman yang mengakuisisi produsen roket Orbital ATK pada 2017 menjadi produsen motor roket besar lainnya di AS.

Menanggapi isu konflik kepentingan, Duffey menegaskan Pentagon tetap berkomitmen pada persaingan terbuka dan adil.

“Investasi ini tidak akan dipertimbangkan dalam keputusan pengadaan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa Pentagon tidak menentukan jenis motor roket yang digunakan dalam sistem senjata tertentu.

Unit Missile Solutions L3Harris, yang memproduksi sistem propulsi untuk berbagai rudal seperti Patriot, THAAD, Tomahawk, dan Standard Missile, akan dipisahkan menjadi entitas baru.

Meski demikian, L3Harris akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan mengendalikan perusahaan tersebut.

Pentagon menyatakan kesepakatan ini memungkinkan pemerintah menegosiasikan kontrak pengadaan jangka panjang untuk motor roket padat, yang sangat penting bagi sejumlah sistem persenjataan strategis, dengan tetap menunggu persetujuan Kongres dan alokasi anggaran.

Struktur transaksi ini menggabungkan sekuritas konversi milik pemerintah dengan rencana penawaran umum perdana (IPO) terbilang tidak lazim di sektor pertahanan dan berpotensi mendapat pengawasan ketat dari regulator dan pembuat undang-undang.

IPO entitas baru tersebut direncanakan berlangsung pada paruh kedua 2026 dan berpeluang memberi keuntungan finansial bagi pemerintah AS dari investasinya.