Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - HANOI. Vietnam, yang dikelola oleh Partai Komunis, tengah merencanakan reformasi birokrasi terbesar dalam beberapa dekade, yang mencakup pengurangan jumlah kementerian, lembaga, dan saluran TV negara.
Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan birokrasi dan mempercepat proses, meskipun berisiko menimbulkan "kelumpuhan" jangka pendek, menurut pejabat dan investor.
Menurut dokumen yang diperoleh Reuters dan laporan media negara, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara akan dihapus dalam rencana ini.
Proposal tersebut masih dalam tahap awal dan dapat mengalami perubahan sebelum dibahas di parlemen pada Februari mendatang.
Meskipun jumlah pekerjaan yang akan terpengaruh belum diumumkan, diperkirakan ribuan pegawai negeri akan terdampak, berdasarkan skala pengurangan yang ada dalam dokumen tersebut.
Baca Juga: Jepang Temukan Harta Karun Senilai Rp 421,3 Triliun, Masa Depan Negeri Sakura Cerah!
Dampak Jangka Pendek: Potensi Keterlambatan dan Ketidakpastian
Vietnam, yang merupakan pusat industri di Asia Tenggara, sangat bergantung pada investasi asing dalam sektor manufaktur yang mendorong perekonomian ekspor negara tersebut.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan investor meningkat terkait dengan penundaan persetujuan proyek dan reformasi regulasi yang diperburuk oleh kampanye anti-korupsi yang besar-besaran.
Menanggapi kritik tersebut, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam, To Lam, meluncurkan reformasi besar-besaran terhadap badan-badan negara setelah dilantik pada bulan ini.
Reformasi ini diluncurkan tidak lama setelah pelantikannya, menjelang Kongres Partai Komunis pada awal 2026 yang akan memutuskan apakah Lam akan dilanjutkan dalam jabatannya.
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri Vietnam tidak memberikan komentar terkait rencana ini.
Baca Juga: Dokter Menjelaskan Apa Artinya Jika Anda Selalu Ingin BAB Setelah Makan
Menggabungkan Kementerian untuk Efisiensi
Di antara langkah-langkah yang direncanakan, Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab atas persetujuan proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.
Hal ini diperkirakan akan menyebabkan penundaan atau ketidakpastian bagi investor, mengingat perubahan struktur administrasi yang besar ini.
Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, menyatakan bahwa meskipun investor mungkin akan menghadapi keterlambatan sementara, prospek jangka panjang lebih optimis.
Ia menyarankan bahwa Vietnam bisa menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor jika reformasi ini dilaksanakan dengan efektif.
Baca Juga: Kisah di Balik Setelan Jas Elon Musk dalam Perjuangan Menjadi Orang Terkaya Sejagad
Pandangan Beragam: Antisipasi Penundaan Administratif
Wawancara dengan sembilan investor, diplomat, dan pejabat menunjukkan penilaian yang beragam. Banyak yang mengantisipasi adanya penundaan administratif dalam jangka pendek.
Seorang diplomat Barat yang berbasis di Hanoi mengatakan, "Harapkan kelumpuhan administratif untuk sementara waktu."
Ia juga berspekulasi bahwa reformasi ini mungkin merupakan langkah Lam untuk mengonsolidasikan kekuasaannya.
Namun, dua investor asing berharap bahwa reformasi ini akan menyederhanakan prosedur bagi bisnis, meskipun ada kemungkinan bahwa persetujuan proyek akan melambat untuk beberapa bulan ke depan.
Mereka memilih untuk tidak disebutkan namanya agar bisa berbicara lebih bebas.
Baca Juga: Ilmuwan Klaim Konsumsi Hot Dog dapat Memperpendek Usia Hingga 36 Menit, Benarkah?
Perspektif Duta Besar Australia: Era Baru Vietnam
Duta Besar Australia di Hanoi, Andrew Goledzinowski, membandingkan fase reformasi ini dengan reformasi ekonomi besar Vietnam pada 1980-an yang mengubah negara yang hancur akibat perang menjadi negara perdagangan utama dalam beberapa dekade berikutnya.
"Era Baru Vietnam tengah terwujud di waktu yang krusial," tulis Goledzinowski dalam sebuah pos di media sosial.
"Uang itu seperti air, ketika terhalang, ia akan mengalir ke tempat lain," tambahnya, mencerminkan kekhawatiran akan potensi dampak negatif terhadap arus investasi jika reformasi tidak berjalan lancar.
