kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.706.000   -3.000   -0,18%
  • USD/IDR 16.340   -15,00   -0,09%
  • IDX 6.618   86,45   1,32%
  • KOMPAS100 963   10,57   1,11%
  • LQ45 753   6,24   0,83%
  • ISSI 204   3,07   1,52%
  • IDX30 391   2,33   0,60%
  • IDXHIDIV20 475   7,20   1,54%
  • IDX80 109   1,13   1,05%
  • IDXV30 113   2,27   2,05%
  • IDXQ30 129   1,02   0,80%

Trump Akan Mencabut Status Hukum 240.000 Warga Ukraina di AS


Kamis, 06 Maret 2025 / 23:14 WIB
Trump Akan Mencabut Status Hukum 240.000 Warga Ukraina di AS
ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi isyarat saat berjalan menuju pesawat Air Force One untuk berangkat dari Washington dari Joint Base Andrews di Maryland, 28 Februari 2025. REUTERS/Kevin Lamarque


Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

Pencabutan perlindungan ini berdampak pada banyak warga Ukraina yang telah menetap di AS. Salah satu contohnya adalah Liana Avetisian dan keluarganya, yang tiba di AS pada Mei 2023 dan menetap di DeWitt, Iowa.

Status pembebasan bersyarat dan izin kerja mereka akan berakhir pada Mei tahun ini. Mereka telah mengeluarkan sekitar $4.000 untuk memperbarui status mereka dan mencoba mengajukan Status Perlindungan Sementara.

“Kami tidak tahu harus berbuat apa,” kata Avetisian, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan keluarganya di AS.

Warga Afghanistan yang masuk ke AS di bawah program pembebasan bersyarat Biden juga terdampak oleh kebijakan baru Trump.

Baca Juga: Donald Trump Manfaatkan Celah Hukum untuk Memilih Meski Berstatus Terpidana

Rafi, mantan perwira intelijen Afghanistan, memasuki AS secara legal pada Januari 2024 melalui aplikasi CBP One dan memperoleh status pembebasan bersyarat selama dua tahun. Namun, pada 13 Februari, saat menghadiri pertemuan rutin di kantor ICE, statusnya dicabut dan ia langsung ditahan.

Rafi telah mengajukan permohonan suaka dan dijadwalkan menghadiri sidang pada April. Pengacaranya meminta ICE untuk membebaskannya, menekankan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal dan memiliki kasus suaka aktif terkait pekerjaannya dengan militer AS di Afghanistan. 

Namun, ICE menolak permintaan tersebut, dengan menyatakan bahwa kebijakan prioritas imigrasi saat ini berakhir pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Trump.

Baca Juga: Sah Jadi Presiden AS, Donald Trump: Saya Diselamatkan Tuhan untuk Menyelamatkan AS

Keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan imigran yang sebelumnya dilindungi oleh kebijakan Biden. Banyak dari mereka kini menghadapi ketidakpastian mengenai status hukum mereka di AS.

Selanjutnya: Trudeau: Kanada akan Terlibat Perang Dagang dengan AS dalam Waktu Lama

Menarik Dibaca: Jaga Kebugaran Saat Puasa, Ini Tips Diet Tanpa Nyeri Lambung dari Lighthouse



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×