Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/KYIV. Pemerintah Ukraina menegaskan pasukannya masih mampu bertahan di garis depan meskipun Presiden AS Donald Trump menghentikan bantuan militer ke Kyiv. Keputusan ini merupakan langkah paling drastis dalam upaya Trump menjalin hubungan lebih erat dengan Rusia.
Perubahan kebijakan AS ini memicu ketegangan, terutama setelah Trump mencela Presiden Volodymyr Zelenskiy di Gedung Putih karena dianggap kurang berterima kasih atas dukungan Washington.
Seorang pejabat AS menyatakan bahwa penghentian bantuan dilakukan untuk meninjau kembali efektivitasnya dalam mencapai perdamaian.
Baca Juga: Pasukan Kim Jong Un Menghilang dari Medan Perang di Ukraina, Ada Rencana Besar Apa?
Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal menyatakan bahwa Kyiv masih memiliki sumber daya untuk mempertahankan pasukannya.
"Militer dan pemerintah kita memiliki kemampuan, peralatan, katakanlah, untuk mempertahankan situasi di garis depan," ujarnya.
Ia juga menegaskan keinginan Ukraina untuk terus bekerja sama dengan AS secara tenang dan melalui semua saluran yang tersedia. "Kami hanya punya satu rencana - menang dan bertahan hidup. Kami menang, atau Rencana B akan ditulis oleh orang lain," tambahnya.
Sementara itu, Presiden Zelenskiy tidak memberikan komentar langsung mengenai pembekuan bantuan ini. Satu-satunya pernyataannya pada Selasa sore di Kyiv adalah terkait percakapan dengan calon kanselir Jerman Friedrich Merz, yang menegaskan dukungan militer dan keuangan Berlin.
"Jerman adalah pemimpin dalam memasok sistem pertahanan udara ke Ukraina dan memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas keuangan kami," tulis Zelenskiy di platform X.
Baca Juga: Mantan Pemain Sepak Bola Rusia Meninggal di Medan Perang Melawan Ukraina
Di Moskow, Kremlin menyambut baik keputusan Trump dan menyebutnya sebagai langkah positif menuju perdamaian. Namun, mereka masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait kebijakan baru AS tersebut.
Dampak Penghentian Bantuan
Ukraina selama ini mengandalkan bantuan militer AS dan Eropa untuk menghadapi Rusia dalam perang yang telah berlangsung tiga tahun. Pakar militer menilai bahwa dampak penghentian bantuan AS tidak akan langsung terasa, namun dalam jangka panjang dapat melemahkan pertahanan Ukraina.
"Ini cukup signifikan, tetapi tidak berdampak sebesar sebelumnya dalam perang karena Ukraina sekarang jauh lebih tidak bergantung pada bantuan militer langsung AS," kata Michael Kofman, peneliti senior di Carnegie Endowment.
Langkah Trump ini juga meningkatkan tekanan pada negara-negara Eropa untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan UE yang dapat mencapai 800 miliar euro.
Prancis mengecam penghentian bantuan ini dengan menyebutnya memperkuat posisi Rusia, sementara Inggris lebih berhati-hati dalam menanggapi kebijakan Trump.
Baca Juga: Ukraina Berhasil Tahan Serangan Dahsyat Rusia, Kata Komandan Tinggi Kyiv
Di dalam negeri, keputusan Trump memicu kekecewaan di kalangan rakyat Ukraina. Oleksandr Merezhko, kepala komite urusan luar negeri parlemen Ukraina, menilai Trump seolah mendorong Ukraina menuju kapitulasi. "Ya, itu pengkhianatan, sebut saja apa adanya," kata Olena Bilova, seorang warga Kyiv.
Sejak invasi Rusia, Kongres AS telah menyetujui bantuan sebesar US$ 175 miliar untuk Ukraina. Namun, Trump kini menangguhkan pencairan lebih lanjut dari anggaran militer sebesar US$ 3,85 miliar yang sebelumnya disetujui Kongres di bawah pemerintahan Joe Biden.
Langkah ini dianggap sebagai pergeseran kebijakan luar negeri AS yang paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
"Dengan membekukan bantuan militer ke Ukraina, Presiden Trump telah membuka lebar pintu bagi Putin untuk meningkatkan agresinya terhadap warga Ukraina yang tidak bersalah," kata Senator Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat.
Baca Juga: Ukraina Beralih dari Gas Rusia ke Gas AS
Trump sendiri mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan ekonomi antara AS dan Ukraina, termasuk membuka sektor mineral Ukraina bagi investasi Amerika.
Wakil Presiden JD Vance mendukung hal ini dan menyarankan Zelenskiy untuk menerima kesepakatan tersebut sebagai jaminan keamanan bagi Ukraina di masa depan.
