Pasukan Kim Jong Un Menghilang dari Medan Perang di Ukraina, Ada Rencana Besar Apa?

Sumber: Newsweek | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa bulan terakhir, pasukan Korea Utara telah berpartisipasi dalam konflik di wilayah barat daya Rusia, khususnya di Kursk, sebagai bagian dari upaya dukungan terhadap invasi Rusia ke Ukraina.

Namun, setelah mengalami kerugian besar, kehadiran pasukan Korea Utara di garis depan mulai menghilang, memunculkan pertanyaan mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Analis memperkirakan bahwa Kim akan tetap menjalin hubungan erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Presiden China, Xi Jinping. Selain itu, terdapat potensi bagi Pyongyang untuk kembali menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Partisipasi Pasukan Korea Utara dalam Perang Ukraina

Laporan intelijen mengungkapkan bahwa Kim Jong Un telah mengirim sekitar 12.000 tentara ke Rusia, yang kemudian dikerahkan ke wilayah Kursk. Namun, laporan dari Ukraina menyebutkan bahwa sekitar setengah dari jumlah tersebut telah tewas atau mengalami luka-luka akibat pertempuran sengit.

Meskipun sulit untuk memverifikasi angka tersebut secara independen, indikasi kerugian besar ini menjadi perhatian bagi Pyongyang.

Meskipun berasal dari negara dengan sistem militer yang sangat terorganisir, pasukan Korea Utara tidak memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran modern, khususnya yang melibatkan perang drone dan teknologi persenjataan canggih yang digunakan dalam konflik di Ukraina.

Beberapa sumber Ukraina menggambarkan pasukan ini sebagai "umpan meriam," sementara yang lain menyebut mereka sebagai tentara yang disiplin dan memiliki keterampilan dalam penggunaan senjata.

Kekhawatiran Pyongyang terhadap Korban dan Teknologi Perang Modern

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan kehadiran pasukan Korea Utara di medan perang adalah jumlah korban yang tinggi. Pyongyang tampaknya mulai mempertimbangkan risiko besar yang ditimbulkan oleh keterlibatan mereka, terutama dengan meningkatnya ancaman bahwa lebih banyak tentaranya bisa ditawan oleh pasukan Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi bahwa dua tentara Korea Utara telah ditangkap sebagai tawanan perang.

Salah satu dari mereka bahkan mengungkapkan keinginan untuk tetap tinggal di Ukraina, sementara yang lainnya ingin kembali ke Korea Utara. Hal ini menimbulkan dilema bagi Pyongyang, terutama terkait citra militer dan politik mereka di kancah internasional.

Selain itu, kurangnya kesiapan pasukan Korea Utara dalam menghadapi perang modern yang didominasi oleh teknologi drone menjadi faktor lain yang mempengaruhi keputusan strategis mereka. Menurut analis, pasukan Korea Utara sering kali menghindari perlengkapan pelindung untuk meningkatkan mobilitas mereka dalam menghindari serangan udara dari drone Ukraina.

Manfaat Strategis bagi Korea Utara dalam Hubungan dengan Rusia

Meskipun mengalami kerugian besar dalam perang, hubungan antara Korea Utara dan Rusia tetap kuat. Kedua negara memiliki kepentingan strategis yang saling menguntungkan, baik dalam aspek militer maupun ekonomi.

Korea Utara diyakini mendapatkan bantuan ekonomi serta dukungan dalam pengembangan persenjataan sebagai imbalan atas bantuan yang mereka berikan kepada Moskow.

Pyongyang kemungkinan berusaha memperoleh teknologi persenjataan yang lebih canggih dari Rusia, seperti pesawat tempur modern, teknologi kapal selam, serta bom dan rudal berpemandu yang lebih akurat.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa rudal-rudal Korea Utara yang digunakan Rusia di Ukraina semakin meningkat akurasinya, menunjukkan adanya perbaikan dan pengujian teknologi yang signifikan.

Implikasi dari kerja sama ini menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Selatan, karena perkembangan teknologi militer Korea Utara dapat meningkatkan ancaman bagi stabilitas di Semenanjung Korea.

Potensi Reorientasi Diplomatik Kim Jong Un

Di tengah hubungan erat dengan Rusia, Kim Jong Un juga mempertimbangkan kembali strategi diplomatiknya terhadap Amerika Serikat, terutama dengan kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan. Trump sebelumnya memiliki hubungan yang lebih cair dengan Kim, meskipun perundingan denuklirisasi pada 2019 di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan.

Trump telah menyebut Kim sebagai "pemimpin yang cerdas" dan bahkan menyatakan bahwa Kim "merindukan dirinya." Namun, pemerintahan Trump yang baru tampaknya memulai hubungan yang kurang harmonis dengan Pyongyang.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang menyebut Korea Utara sebagai "negara nakal" mendapat kecaman dari Pyongyang, yang menuduh AS melakukan upaya hegemoni militer dengan membangun sistem pertahanan rudal generasi baru.

Meski demikian, ada kemungkinan bahwa Pyongyang akan mencoba menjajaki kembali hubungan dengan AS jika mereka dapat memperoleh keringanan sanksi atau pengakuan sebagai kekuatan nuklir.

Salah satu cara potensial adalah melalui perundingan terkait perang di Ukraina, di mana Trump bisa berperan sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina dengan syarat membatasi bantuan teknologi militer Rusia ke Korea Utara