Sumber: AP News,Yahoo News | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memulai kunjungan empat harinya ke Timur Tengah dengan melakukan pertemuan bilateral bersama Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada hari Selasa.
Agenda utama dalam pembicaraan mereka meliputi upaya Amerika Serikat dalam membongkar program nuklir Iran, mengakhiri konflik di Gaza, menjaga stabilitas harga minyak dunia, dan memperkuat kerja sama strategis di kawasan Teluk.
Pertemuan dengan GCC dan Komitmen Energi
Trump akan dijamu dalam acara makan malam kenegaraan dan turut hadir dalam pertemuan Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini menegaskan pendekatan Trump yang menitikberatkan pada kerja sama pragmatis berbasis kepentingan ekonomi dan geopolitik.
Baca Juga: Kabar Baik! Kesepakatan Tarif AS-China Redakan Ancaman Resesi
Arab Saudi dan negara-negara anggota OPEC+ telah meningkatkan produksi minyak sebagai bentuk dukungan terhadap Trump di awal masa jabatan keduanya. Presiden AS tersebut meyakini bahwa energi murah adalah komponen penting dalam menekan inflasi dan memperbaiki daya beli masyarakat Amerika.
Namun, harga minyak global saat ini—yang ditutup pada $64,77 per barel—jauh dari titik impas fiskal Arab Saudi yang berada di kisaran $96–$98 per barel. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa lama Arab Saudi bersedia mempertahankan produksi tinggi tanpa membahayakan keuangan negaranya.
Jejak Bisnis Keluarga Trump di Negara Teluk
Ketiga negara yang menjadi destinasi kunjungan Presiden Trump—Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab—merupakan lokasi di mana Trump Organization mengembangkan proyek-proyek properti besar.
Proyek ini termasuk menara pencakar langit di Jeddah, hotel mewah di Dubai, serta kompleks vila dan lapangan golf di Qatar. Hal ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan luar negeri Trump memiliki dimensi ekonomi dan kepentingan pribadi yang terintegrasi.
Kesepakatan Strategis: AI, Energi, dan Penjualan Senjata
Trump diharapkan mengumumkan serangkaian kesepakatan baru dengan ketiga negara kaya tersebut. Kesepakatan ini mencakup kerja sama di bidang kecerdasan buatan, energi, serta kemungkinan penjualan senjata lanjutan ke Arab Saudi.
Baca Juga: Harga Mobil Baru di AS Melonjak Tajam Akibat Tarif Impor Trump
Pemerintah AS sebelumnya telah menyetujui penjualan rudal udara-ke-udara senilai $3,5 miliar ke Arab Saudi.
Meskipun Trump pernah menjadi tokoh kunci di balik normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab melalui Abraham Accords, perjalanan kali ini tidak mencakup Israel.
Pengumuman sepihak Trump tentang penghentian kampanye serangan udara AS terhadap kelompok Houthi di Yaman dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Israel, meskipun kelompok Houthi masih terus menargetkan Israel.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan mempertahankan diri secara mandiri dan merasa diabaikan dalam proses negosiasi yang melibatkan musuh bersama. Ketidakhadiran Israel dalam agenda Trump kali ini dinilai sebagai sinyal bahwa hubungan AS–Israel sedang mengalami ketegangan.
Normalisasi dengan Arab Saudi: Tantangan dan Prasyarat
Trump berharap untuk melanjutkan usahanya di periode pertama yang bertujuan menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Namun, Riyadh telah menyampaikan tiga prasyarat utama sebelum bersedia menandatangani kesepakatan normalisasi: jaminan keamanan dari AS, bantuan untuk program nuklir sipil Arab Saudi, dan kemajuan dalam upaya pembentukan negara Palestina.
Baca Juga: Soal Tawaran Jet Mewah Jumbo dari Qatar, Trump: Bodoh Jika Menolak Pesawat Gratis!
Dengan perang Gaza yang terus berlangsung dan tekanan terhadap wilayah tersebut yang meningkat, harapan untuk merealisasikan negara Palestina tampaknya semakin kecil. Kunjungan Wakil Presiden Palestina Hussein Sheikh ke Jeddah minggu lalu menjadi sinyal dari Putra Mahkota bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas diplomatik Arab Saudi.
Rebranding Geopolitik: Nama Teluk Persia Jadi Perdebatan
Trump juga menyampaikan bahwa ia akan memutuskan bagaimana pemerintah AS akan menyebut perairan strategis yang dikenal sebagai Teluk Persia. Arab Saudi diyakini akan mendesak agar AS secara resmi menyebutnya sebagai "Teluk Arab" atau "Gulf of Arabia", sebuah langkah simbolik yang dapat memicu ketegangan dengan Iran.
Menanggapi kemungkinan perubahan ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Aragchi memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memicu kemarahan luas dari masyarakat Iran di dalam dan luar negeri.
