/2025/12/02/1650694072.jpg "Trump Tambah 5 Negara ke Daftar Larangan Masuk AS, Termasuk Palestina dan Suriah")
Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menambahkan lima negara ke daftar negara yang warganya dilarang memasuki AS, termasuk Palestina dan Suriah.
Pengumuman ini disampaikan Gedung Putih pada Selasa (16 Desember 2025) sebagai bagian dari intensifikasi kebijakan pengetatan imigrasi.
Enam Negara Baru Dilarang Masuk AS
Perintah terbaru memberlakukan larangan perjalanan bagi enam negara baru, yaitu Palestina, Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Selatan, dan Suriah, selain 12 negara yang sebelumnya diumumkan pada bulan Juni.
Gedung Putih tidak secara langsung menyebut Palestina sebagai negara, karena AS tidak mengakuinya secara resmi.
Dalam dokumen resmi, Palestina digolongkan sebagai “Dokumen Otoritas Palestina”, dan warganya disebut sebagai “individu yang mencoba bepergian menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan atau disahkan PA (Palestinian Authority)”.
Baca Juga: Dukung Armada Kepresidenan, Angkatan Udara AS Bakal Beli Dua Pesawat Boeing 747-8
Keputusan ini muncul beberapa minggu setelah Trump mengumumkan “penundaan permanen” terhadap migrasi dari apa yang disebutnya “seluruh negara Dunia Ketiga”, menyusul penembakan terhadap dua anggota National Guard di Washington, DC.
Gedung Putih menegaskan: “Beberapa kelompok teroris yang ditunjuk AS aktif di Tepi Barat atau Jalur Gaza dan telah membunuh warga Amerika. Selain itu, perang baru-baru ini di wilayah ini kemungkinan telah mengganggu kemampuan verifikasi dan penyaringan. Mengingat faktor-faktor ini, serta pengendalian yang lemah atau tidak ada yang dilakukan PA, individu yang mencoba bepergian menggunakan dokumen PA tidak dapat diverifikasi secara tepat untuk masuk ke AS.”
Kritikan dari Kongres Demokrat
Anggota Kongres Demokrat Rashida Tlaib, yang berdarah Palestina, mengecam kebijakan ini, menuduh Trump dan penasihat utamanya, Stephen Miller, ingin mengubah demografi Amerika Serikat.
“Kekejaman rasis pemerintahan ini tak mengenal batas, memperluas larangan perjalanan bahkan ke lebih banyak negara mayoritas Muslim dan Afrika, termasuk Palestina yang melarikan diri dari genosida,” tulis Tlaib dalam unggahan media sosial.
Langkah ini dilakukan sementara Israel terus melakukan serangan mematikan di Gaza dan Tepi Barat, di mana para pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya dua warga AS tahun ini.
Larangan Suriah dan Hubungan dengan Washington
Larangan bagi warga Suriah diumumkan bersamaan dengan upaya rekonsiliasi antara AS dan Damaskus, setelah kunjungan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa ke Gedung Putih pada November.
Baca Juga: Laporan Ketenagakerjaan AS November 2025 Non Farm Payroll Bertambah 64.000 Pekerjaan
Gedung Putih menyebut: “Meskipun negara ini berupaya mengatasi tantangan keamanan bekerja sama erat dengan AS, Suriah masih kekurangan otoritas pusat yang memadai untuk mengeluarkan paspor atau dokumen sipil, dan tidak memiliki prosedur penyaringan yang tepat.”
Dukungan dari Tokoh Politik dan Isu Islamofobia
Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard menyinggung penembakan massal di festival Yahudi di Australia yang menewaskan 15 orang untuk mendukung pembatasan imigrasi Trump.
"Islamis dan Islamisme merupakan ancaman terbesar bagi kebebasan, keamanan, dan kemakmuran Amerika Serikat dan seluruh dunia. Mungkin sudah terlambat bagi Eropa – dan mungkin juga Australia," tulisnya di X.
Sekutu Partai Republik Trump juga semakin sering menggunakan retorika Islamofobia. Senator Tommy Tuberville menyebut Islam sebagai “kultus” dan menuduh Muslim berusaha “menaklukkan Barat”.
Trump sendiri sejak kampanye presiden 2015 telah menyerukan larangan total Muslim masuk AS, dan ketika memulai masa jabatan pertamanya, ia memberlakukan travel ban untuk beberapa negara mayoritas Muslim.
