Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (11/8/2025) mengumumkan pencalonan E.J. Antoni sebagai Komisaris Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), sepuluh hari setelah memecat pimpinan sebelumnya, Erika McEntarfer, usai rilis data pasar kerja yang lemah.
Antoni saat ini menjabat Kepala Ekonom di Heritage Foundation, think tank konservatif berpengaruh.
Baca Juga: Bursa Australia Sentuh Rekor Tertinggi Jelang Keputusan Suku Bunga RBA
Ia dikenal kritis terhadap BLS, lembaga di bawah Departemen Tenaga Kerja AS yang setiap bulan merilis data pasar kerja dan inflasi yang memengaruhi pergerakan pasar global.
Trump menyebut Antoni akan memastikan data ekonomi yang dirilis “jujur dan akurat.” Namun, pencalonan ini memicu kekhawatiran sejumlah ekonom terkait independensi dan kredibilitas statistik pemerintah AS.
Joe Brusuelas, Kepala Ekonom RSM US menilai, penunjukan Antoni dapat mendorong peningkatan permintaan data dari sumber swasta.
Sementara Alex Jacquez dari Groundwork Collaborative menyebut Antoni sebagai “loyalis” Trump dan menilai penunjukannya sebagai serangan terhadap analisis independen.
Antoni, yang pernah menjadi ekonom di Texas Public Policy Foundation dan mengajar mata kuliah ekonomi tenaga kerja, perbankan, serta moneter, harus mendapatkan persetujuan Senat.
Baca Juga: Usai Desak Mundur, Trump Puji CEO Intel Lip-Bu Tan dalam Pertemuan di Gedung Putih
Ia akan menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat respons survei dan masalah pengumpulan data, termasuk untuk inflasi.
Pemecatan McEntarfer oleh Trump pada 1 Agustus terjadi hanya beberapa jam setelah BLS melaporkan pertumbuhan lapangan kerja Juli yang jauh di bawah ekspektasi dan revisi besar pada data Mei–Juni.
Trump menuduh, McEntarfer memanipulasi data demi kepentingan politik, tuduhan yang tidak didukung bukti.
BLS selama ini memproduksi laporan ketenagakerjaan non-pertanian (nonfarm payrolls) dan data inflasi seperti Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI), yang menjadi acuan kebijakan moneter Federal Reserve serta penyesuaian tunjangan sosial.
Namun, bertahun-tahun kekurangan pendanaan di bawah pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat telah membuat BLS harus menghentikan pengumpulan data untuk sebagian item CPI di beberapa wilayah. Akibatnya, proporsi harga yang diestimasi (imputasi) naik tajam menjadi 35% tahun ini.
Baca Juga: Trump Perpanjang Gencatan Dagang dengan China 90 Hari, Hindari Lonjakan Tarif Impor
Mantan Komisaris BLS Erica Groshen mengingatkan bahwa kekurangan staf bisa menyebabkan tenggat rilis data terlewat dan meningkatkan risiko bias atau kesalahan yang tidak terdeteksi.
