Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menjelang batas waktu pemberlakuan tarif AS pada 1 Agustus, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, Pemerintahan Trump lebih mementingkan kualitas perjanjian dagang daripada waktunya.
"Kami tidak akan terburu-buru demi mencapai kesepakatan," kata Bessent kepada CNBC.
Ketika ditanya apakah batas waktu dapat diperpanjang bagi negara-negara yang terlibat dalam perundingan produktif dengan Washington, Bessent mengatakan Presiden AS Donald Trump akan memutuskan.
"Kita lihat saja apa yang ingin dilakukan presiden. Namun sekali lagi, jika kita entah bagaimana kembali ke tarif 1 Agustus, saya pikir tingkat tarif yang lebih tinggi akan memberi lebih banyak tekanan pada negara-negara tersebut untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik," ujarnya seperti dikutip dari Reuters Selasa (22/7).
Baca Juga: Pemerintah Bakal Impor Pangan dari Amerika Serikat Sesuai Kebutuhan
Trump telah menjungkirbalikkan ekonomi global dengan perang dagang yang menargetkan sebagian besar mitra dagang AS, tetapi pemerintahannya masih jauh dari rencananya untuk mencapai kesepakatan dengan puluhan negara.
Negosiasi dengan India, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan.
Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kepada wartawan bahwa Trump dapat membahas perdagangan ketika ia bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Gedung Putih pada hari Selasa.
Ia mengatakan pemerintahan Trump tetap terlibat dengan negara-negara di seluruh dunia dan dapat mengumumkan lebih banyak kesepakatan perdagangan atau mengirimkan lebih banyak surat yang memberi tahu negara-negara tentang tingkat tarif yang mereka hadapi sebelum 1 Agustus, tetapi tidak memberikan detailnya.
Komentar Leavitt muncul ketika para diplomat Uni Eropa mengatakan mereka sedang menjajaki serangkaian kemungkinan tindakan balasan yang lebih luas terhadap AS, mengingat prospek perjanjian perdagangan yang dapat diterima dengan Washington semakin memudar.
Semakin banyak anggota Uni Eropa, termasuk Jerman, kini mempertimbangkan untuk menggunakan langkah-langkah "anti-paksaan" yang akan memungkinkan blok tersebut menargetkan layanan AS atau membatasi akses ke tender publik jika tidak ada kesepakatan, kata para diplomat.
Baca Juga: AS Terapkan Tarif Anti-Dumping 93,5% terhadap Grafit Anoda dari China
"Negosiasi mengenai tingkat tarif saat ini sangat intens," kata Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam konferensi pers.
"Amerika jelas tidak bersedia menyetujui pengaturan tarif yang simetris."
Perundingan AS-China akan Segera Digelar
Mengenai China Bessent mengatakan akan ada perundingan dalam waktu dekat.
"Saya pikir perdagangan berada di posisi yang baik, dan saya pikir, sekarang kita bisa mulai membicarakan hal-hal lain. Sayangnya, China ... adalah pembeli minyak Iran dan Rusia yang disanksi dalam jumlah yang sangat besar," ujarnya.
"Kita juga bisa membahas masalah yang sangat penting, yaitu penyeimbangan ulang besar-besaran yang perlu dilakukan China."
Para pejabat AS telah lama mengeluhkan kelebihan kapasitas China di berbagai sektor manufaktur, termasuk baja.
Bessent mengatakan kepada CNBC bahwa ia akan mendorong Eropa untuk mengikuti Amerika Serikat jika menerapkan tarif sekunder terhadap Rusia.
Bessent, yang kembali dari kunjungan ke Jepang pada hari Minggu, mengatakan bahwa pemerintah kurang peduli dengan politik dalam negeri Jepang daripada mendapatkan kesepakatan terbaik bagi rakyat Amerika.
Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, berangkat untuk perundingan perdagangan di Washington pada Senin pagi, kunjungannya yang kedelapan dalam tiga bulan, setelah koalisi yang berkuasa di bawah Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengalami kekalahan telak dalam pemilihan majelis tinggi yang sebagian disebabkan oleh frustrasi pemilih atas tarif AS.
Negosiator perdagangan India kembali ke New Delhi setelah hampir seminggu berunding di Washington, tetapi para pejabat kehilangan harapan untuk menandatangani kesepakatan perdagangan sementara sebelum batas waktu 1 Agustus, kata sumber pemerintah.