Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pada 10 Oktober tahun lalu, delapan kapal Korea Utara -beberapa membawa pengiriman batu bara ilegal- berlabuh di perairan China di pelabuhan lepas Ningbo-Zhoushan. Hal itu terungkap lewat foto dalam laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dipublikasikan secara online pada hari Jumat.
Melansir Reuters, foto itu menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi oleh PBB yang ditujukan untuk mengekang program nuklir Pyongyang di mana negara-negara diwajibkan untuk memeriksa kargo yang ditujukan ke atau datang dari Korea Utara yang berada dalam wilayah mereka atau diangkut dengan kapal berbendera Korea Utara.
Laporan tahunan kepada Dewan Keamanan PBB oleh pemantau sanksi independen mengatakan Korea Utara terus mencemooh resolusi dewan “melalui ekspor komoditas maritim ilegal, terutama batubara dan pasir” pada 2019, yang menghasilkan uang senilai ratusan juta dolar bagi Pyongyang.
Baca Juga: Korea Utara tembakkan rudal, begini respons jenderal AS
Seorang diplomat Dewan Keamanan PBB yang berbicara kepada Reuters tanpa menyebut nama, mengatakan China memiliki kapasitas untuk menghentikan sanksi yang dijatuhkan oleh sekutunya, Korea Utara, tetapi "hanya memilih untuk tidak mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan."
"Menurut anggota Dewan Keamanan, kapal perang China telah menerima pemberitahuan secara real time pada beberapa kesempatan kapal memasuki perairan teritorialnya yang telah diamati melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata diplomat itu.
Baca Juga: Kim Jong Un rombak komisi urusan negaranya, di tengah upaya memerangi corona
Pengawasan Tiongkok atas kepatuhan negara tetangganya Korea Utara terhadap sanksi-sanksi PBB yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2006, dianggap penting untuk efektivitas langkah-langkah tersebut, yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan dengan suara bulat diadopsi oleh Dewan Keamanan.
Reuters pertama kali melaporkan pada bulan Februari bahwa laporan pemantauan sanksi menemukan bahwa Korea Utara terus meningkatkan program-program rudal balistik nuklir pada tahun lalu.
Baca Juga: Korea Utara klaim hingga saat ini warganya tidak ada yang terinfeksi virus corona
Tanggapan China
Ketika ditanya apakah China telah menerima pemberitahuan dan menindaklanjutinya, kantor juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa China menerapkan sanksi AS.
Baca Juga: Korea Utara klaim bebas kasus virus corona, pakar: Itu kebohongan besar!
"China selalu dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban internasionalnya dan menangani masalah-masalah yang relevan sesuai dengan resolusi," katanya.
Dalam pernyataan resminya, kantor kementerian luar negeri China mengatakan: "Laporan itu dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah informasi yang diberikan oleh 'negara anggota' dan bukan pendapat kelompok ahli."
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.
Baca Juga: Dunia sibuk melawan corona, Korut luncurkan rudal balistik
Foto kedua dari laporan AS menunjukkan sepuluh kapal Korea Utara berlabuh di perairan China pada 15 September tahun lalu di dekat pelabuhan Lianyungang. Foto-foto tersebut diberikan kepada badan monitor sanksi PBB oleh negara anggota yang tidak dikenal.
Para pemantau melaporkan bahwa Korea Utara melakukan pengiriman barang ilegal dari kapal ke kapal seperti batubara, yang telah dilarang sejak 2017 dalam upaya untuk memotong pendanaan ke Pyongyang.
Lebih banyak foto dalam laporan menunjukkan adanya penggunaan derek apung yang mendukung "transfer batubara antar-kapal secara ilegal."
Di bawah PBB, sanksi yang dijatuhkan pada 2017 juga mengharuskan semua negara memulangkan warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri pada akhir tahun lalu untuk menghentikan mereka mendapatkan mata uang asing bagi pemerintah pemimpin Kim Jong Un.
Baca Juga: Trump tulis surat untuk Kim Jong Un, tawarkan kerjasama memberantas virus corona
Seorang pejabat senior AS pada Januari menuduh China gagal mengirim pulang semua pekerja Korea Utara.
Amerika Serikat meyakini Pyongyang menghasilkan sekitar US$ 500 juta per tahun dari hampir 100.000 pekerja di luar negeri, di mana 50.000 di antaranya berada di China.
Dalam surat tertanggal 20 Maret kepada komite dewan sanksi Korea Utara, China - yang meminta agar catatan itu tetap rahasia - mengatakan telah menyelesaikan pemulangan sebelum batas waktu 22 Desember.
Baca Juga: Alasan Korut luncurkan rudal dinilai untuk cari perhatian AS dan Korsel
"Tiongkok akan terus menerapkan resolusi Dewan Keamanan dan memenuhi kewajiban internasionalnya," tulis Duta Besar China Zhang Jun dalam catatan itu, yang berhasil didapat oleh Reuters.
