/2025/08/11/1310580976.jpg "China Bersiap Rayakan 80 Tahun Kembalinya Taiwan ke Pemerintahan Tiongkok")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China akan menggelar perayaan 80 tahun “retrocession” atau kembalinya Taiwan ke pemerintahan China, akhir pekan ini di Balai Agung Rakyat (Great Hall of the People) Beijing.
Baik China maupun Taiwan menggunakan istilah retrocession untuk merujuk pada penyerahan Taiwan oleh Jepang yang menjajah pulau itu sejak 1895 kepada pemerintahan Republik Tiongkok (ROC) pada tahun 1945.
Baca Juga: Rusia Kirim Ulang Syarat Perdamaian Ukraina ke AS, Pertemuan Trump–Putin Diragukan
“Retrocession Taiwan merupakan pencapaian penting dari kemenangan Perang Perlawanan,” ujar Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, merujuk pada Perang Dunia II.
“Itu adalah kemenangan besar yang diraih melalui perjuangan keras seluruh rakyat Tiongkok, termasuk saudara-saudara kita di Taiwan, dan layak untuk diperingati bersama oleh masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan,” tambahnya.
Zhu menyebutkan, China akan mengadakan acara peringatan dan mengundang perwakilan dari Taiwan untuk hadir.
Namun, ia tidak menyebutkan siapa pejabat tinggi China yang akan hadir dalam acara tersebut.
Tiga sumber diplomatik yang dikutip Reuters mengatakan, undangan telah dikirim untuk acara yang dijadwalkan pada Sabtu (25/10) di Balai Agung Rakyat, meskipun belum ada informasi pasti mengenai siapa yang akan memberikan sambutan resmi.
Baca Juga: Pekerja di AS Kian Tertekan di Tengah Ketidakpastian dan Otomatisasi
Sejarah yang Masih Diperdebatkan
Taiwan menegaskan bahwa pulau tersebut diserahkan kepada Republik Tiongkok, bukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang baru berdiri pada 1949 setelah kemenangan Partai Komunis di perang saudara.
Pemerintah ROC kemudian bermigrasi ke Taipei, dan hingga kini nama resmi Taiwan tetap Republik Tiongkok.
Sebaliknya, Beijing menyatakan bahwa sebagai negara penerus ROC, RRT memiliki hak untuk mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Taiwan menolak klaim tersebut, dengan menegaskan bahwa Republik Tiongkok masih eksis dan berdaulat.
Perayaan serupa terakhir kali diadakan pada tahun 2015, di mana pejabat tinggi China kala itu, Yu Zhengsheng, menjadi pembicara utama.
Baca Juga: Kejadian Langka, Trump Minta Ganti Rugi Rp 3,7 Triliun ke Departemen Kehakiman AS
Pemerintah Taiwan pekan lalu melarang pejabatnya menghadiri acara “retrocession” di China, menuduh Beijing berupaya memanipulasi sejarah untuk kepentingan politik.
Menanggapi hal itu, Zhu menyebut Taiwan sedang berusaha “memutarbalikkan dan menyangkal fakta sejarah Perang Dunia II” serta “mengintimidasi warga Taiwan yang ingin menghadiri acara di China.”
Sementara China bersiap memperingati peristiwa bersejarah tersebut, di Taipei pada hari yang sama akan digelar parade Pride terbesar di Asia Timur, perayaan keragaman dan kesetaraan LGBTQ+.
