Maduro Sebut Dirinya Diculik AS, Bantah Tuduhan Narkoterorisme

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik sejak ditangkap secara paksa oleh pasukan khusus Amerika Serikat (AS).

Dalam sidang perdana di pengadilan federal New York pada Senin waktu setempat, Maduro menegaskan dirinya tidak bersalah dan menyebut penangkapannya sebagai tindakan penculikan yang melanggar hukum internasional.

“Saya diculik. Saya tidak bersalah dan saya adalah pria yang terhormat, presiden dari negara saya,” kata Maduro di hadapan hakim Distrik AS Alvin K. Hellerstein.

Maduro dihadirkan bersama istrinya, Cilia Flores, dalam sidang pendahuluan terkait tuduhan “narkoterorisme” dan sejumlah dakwaan pidana lainnya.

Keduanya dibawa ke ruang sidang dengan tangan diborgol dan mengenakan seragam tahanan biru, didampingi petugas keamanan bersenjata. Karena persidangan berlangsung dalam bahasa Inggris, Maduro dan Flores mengenakan alat penerjemah ke bahasa Spanyol.

Sidang singkat yang digelar pada pukul 12.00 waktu setempat (17.00 GMT) ini menjadi awal dari proses hukum panjang untuk menentukan apakah Presiden Venezuela tersebut dapat diadili di Amerika Serikat.

Ditangkap dalam Operasi Militer AS

Maduro dan istrinya ditangkap pada Sabtu lalu dalam sebuah operasi pasukan khusus AS di Caracas. Operasi tersebut menuai kecaman luas dari komunitas internasional karena dinilai melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional.

Sejumlah pengamat menyebut penangkapan kepala negara yang sedang menjabat sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional.

Di luar gedung pengadilan, polisi memisahkan sekelompok kecil demonstran yang menentang penangkapan Maduro dengan kelompok pendukung intervensi AS. Ketegangan sempat terjadi ketika seorang demonstran pro-intervensi merebut bendera Venezuela dari massa penentang.

Jaksa AS menuduh Maduro, istrinya, serta anak mereka dan beberapa orang lainnya bekerja sama dengan kartel narkoba untuk memfasilitasi pengiriman ribuan ton kokain.

Jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman penjara seumur hidup. Namun, sejumlah pengamat menilai tuduhan tersebut tidak didukung bukti kuat yang mengaitkan Maduro secara langsung dengan kartel narkoba.

Bantahan dan Gugatan Kekebalan Presiden

Dalam persidangan, Maduro dan Cilia Flores sama-sama menyatakan tidak bersalah. Tim kuasa hukum Maduro menegaskan akan menggugat legalitas penangkapan tersebut dengan alasan kliennya memiliki kekebalan sebagai kepala negara berdaulat.

Pengacara Maduro, Barry J. Pollack, menyatakan bahwa kliennya berhak atas perlindungan hukum internasional. “Ia adalah kepala negara berdaulat dan berhak atas hak istimewa yang melekat pada status tersebut,” ujar Pollack.

Pollack juga menekankan adanya “pertanyaan serius terkait legalitas penculikan militer” yang dilakukan AS, dan menyebut akan ada pengajuan dokumen praperadilan dalam jumlah besar untuk menantang proses hukum ini.

Hakim Hellerstein memerintahkan Maduro untuk kembali hadir dalam sidang lanjutan pada 17 Maret mendatang.

Kecaman PBB dan Reaksi Global

Isu ini juga dibahas dalam sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinannya atas tindakan AS yang dinilai melanggar Piagam PBB.

“Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati terkait aksi militer pada 3 Januari. Piagam PBB melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” ujar Guterres.

Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menuduh AS melakukan serangan bersenjata ilegal terhadap negaranya, termasuk pemboman, penghancuran infrastruktur sipil, serta penculikan Presiden dan Ibu Negara Venezuela.

Rusia dan China, sebagai sekutu utama Venezuela, secara tegas mengutuk penangkapan Maduro dan menyerukan pembebasannya. Bahkan sekutu AS seperti Prancis dan Kolombia menyampaikan keprihatinan, menilai operasi militer tersebut telah merusak tatanan hukum internasional.

Sebaliknya, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz membela tindakan Washington dengan menyebutnya sebagai operasi penegakan hukum.

“Amerika Serikat menangkap seorang pengedar narkoba yang kini akan diadili di AS,” kata Waltz, seraya menuding Maduro bertanggung jawab atas serangan terhadap rakyat AS dan destabilisasi kawasan Amerika Latin.

Dampak Politik dan Masa Depan Venezuela

Situasi di Venezuela berkembang cepat setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington kini “mengendalikan” negara Amerika Selatan tersebut, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez resmi dilantik sebagai presiden sementara pada Senin.

Rodriguez, yang menjabat wakil presiden sejak 2018 dan dikenal memiliki peran besar dalam sektor ekonomi dan intelijen, dilantik oleh kakaknya Jorge Rodriguez, Ketua Majelis Nasional Venezuela.

Meski awalnya bersikap menantang dan mengecam penangkapan Maduro sebagai bentuk kembalinya “diplomasi kapal perang AS”, Delcy Rodriguez kini menyatakan kesiapan untuk “bekerja sama” dengan Washington.

Namun, sejumlah analis menilai oposisi Venezuela berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka menyambut jatuhnya Maduro, tetapi di sisi lain khawatir dengan pernyataan Trump yang mengisyaratkan niat AS untuk mengelola Venezuela secara langsung.

“Kami bukan koloni Amerika Serikat. Kami negara merdeka,” ujar Jose Manuel Puente, profesor di Instituto de Estudios Superiores de Administracion, Caracas. Ia menegaskan bahwa rakyat Venezuela menginginkan transisi demokrasi, pemulihan ekonomi, dan pembenahan sektor minyak, bukan dominasi asing.

Dukungan Internal Masih Kuat

Majelis Nasional Venezuela dibuka dengan yel-yel dukungan kepada Maduro. Anggota parlemen mengecam penangkapannya dan menegaskan solidaritas untuk memastikan kembalinya Maduro ke Istana Miraflores.

Di Caracas, ribuan pendukung Maduro turun ke jalan, termasuk kelompok bermotor bersenjata, sambil mengibarkan bendera nasional. Militer Venezuela menyatakan tetap setia kepada pemerintahan dan mengakui Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara, sembari menyerukan ketenangan.

Gedung Putih menyatakan tidak berniat melakukan perubahan rezim, tetapi hanya menyingkirkan Maduro dan membentuk pemerintahan baru yang sejalan dengan kepentingan AS, terutama terkait eksploitasi cadangan minyak Venezuela.

Perkembangan kasus ini diperkirakan akan terus memanaskan ketegangan geopolitik global dan menjadi ujian besar bagi hukum internasional, kedaulatan negara, serta masa depan politik Venezuela.