Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Perekonomian Thailand dikabarkan telah memasuki situasi kritis dan memerlukan langkah-langkah stimulus secepatnya, bahkan penurunan suku bunga.
"Angka-angka menunjukkan kami tidak dalam kondisi yang baik. Serangkaian tantangan mulai dari pemanfaatan kapasitas industri yang rendah hingga utang rumah tangga yang membengkak," ungkap Prommin Lertsuridej, kepala staf perdana menteri Thailand hari Senin (4/3), dikutip Reuters.
Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang baru menjabat sejak Agustus 2023, untuk menghidupkan kembali perekonomian Thailand yang menderita akibat lemahnya ekspor dan lambatnya pemulihan pandemi.
Baca Juga: Thailand Fasilitasi Pemindahan 900 Korban Penipuan dari Myanmar ke Tiongkok
Perekonomian Thailand secara tidak terduga mengalami kontraksi pada kuartal keempat tahun 2023, memaksa para pembuat kebijakan untuk menurunkan perkiraan pertumbuhan tahun 2024.
Prommin mengatakan, ada ruang untuk menurunkan tarif yang dipercaya mampu membantu rumah tangga yang kesulitan dengan memberikan lebih banyak uang.
Sayangnya, pemerintah disebut tidak akan campur tangan dalam pengambilan keputusan bank sentral.
Sejak mulai menjabat, PM Srettha telah menguraikan ambisinya untuk menjadikan Thailand sebagai pusat regional untuk beberapa sektor termasuk kendaraan listrik (EV), penerbangan, keuangan, dan ekonomi digital.
Baca Juga: Terlemah di Asia, Rupiah Spot Ditutup Melemah ke Rp 15.742 Per Dolar AS pada Hari Ini
Dirinya juga mendesak anggota parlemen untuk meningkatkan Thailand sebagai pusat pangan, kesehatan dan pariwisata.
Saat berkampanye, Srettha berjanji akan memberikan 10.000 baht Thailand, atau sekitar Rp 4,4 juta, kepada 50 juta warga Thailand untuk dibelanjakan di komunitas lokal mereka. Jani tersebut kemungkinan baru akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei.
Janji lainnya adalah skema pemberian dompet digital senilai US$14 miliar, yang oleh banyak kritikus dianggap tidak layak secara fiskal dan dapat memicu inflasi.
