Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung memperingatkan bahwa perekonomian negaranya bisa menghadapi krisis sebesar krisis keuangan Asia 1997 jika Seoul menerima tuntutan Amerika Serikat dalam perundingan dagang tanpa adanya mekanisme pengaman.
Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters, Lee menjelaskan bahwa Seoul dan Washington sebenarnya sudah mencapai kesepakatan lisan pada Juli lalu.
Dalam kesepakatan itu, AS akan menurunkan tarif Presiden Donald Trump terhadap produk Korea Selatan, sebagai imbalan atas investasi senilai US$350 miliar dari Korea Selatan. Namun, perjanjian tersebut belum dituangkan secara resmi karena masih terdapat perbedaan mengenai tata kelola investasi.
“Tanpa adanya currency swap, jika kami harus menarik US$350 miliar sesuai permintaan AS dan menginvestasikannya dalam bentuk tunai, Korea Selatan akan menghadapi situasi seperti krisis finansial 1997,” ujar Lee melalui penerjemah.
Bayangan Krisis 1997 dan Isu Investasi
Lee menegaskan bahwa beban investasi dalam jumlah besar dapat mengguncang pasar keuangan domestik, khususnya nilai tukar won. Ia membandingkan posisi Korea Selatan dengan Jepang, yang sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dagang dengan AS.
Baca Juga: Bursa Korsel Tembus Rekor Senin (22/9), Saham Samsung Meroket Didukung Optimisme Chip
Jepang, kata Lee, memiliki cadangan devisa lebih dari dua kali lipat Korea Selatan, mata uang yen yang berstatus internasional, serta jalur swap mata uang dengan Washington.
Seoul telah mengusulkan adanya jalur swap valuta asing dengan AS untuk mengurangi dampak guncangan, tetapi belum jelas apakah Washington bersedia menyetujui.
Ketegangan di Balik Perundingan Dagang
Meski disebut sebagai “sekutu darah”, Lee mengakui bahwa perundingan berjalan sulit. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menekankan bahwa Seoul harus menerima kesepakatan atau bersiap membayar tarif.
Masalah utama terletak pada jaminan kelayakan komersial proyek investasi. Menurut Lee, usulan dalam pembahasan tingkat kerja belum menjamin aspek tersebut, sehingga kesepakatan detail sulit dicapai. Trump sendiri menegaskan bahwa AS akan memiliki kendali penuh atas alokasi investasi.
Kasus Imigrasi Hyundai di AS
Selain soal dagang, hubungan kedua negara juga diuji oleh penggerebekan imigrasi besar-besaran di pabrik baterai Hyundai Motor di Georgia, yang menahan lebih dari 300 pekerja asal Korea Selatan. Foto para pekerja yang diborgol menimbulkan kemarahan publik di Seoul.
Meski demikian, Lee memuji Trump karena menawarkan solusi agar para pekerja tetap bisa tinggal di AS. Ia menilai insiden itu lebih disebabkan oleh “penegakan hukum yang berlebihan” ketimbang arahan langsung dari Gedung Putih.
Baca Juga: Menlu Korsel Desak Solusi Visa Pekerja di AS sebelum Investasi Rp5.800 Triliun
Isu Pertahanan dan Aliansi Militer
Lee menegaskan bahwa Korea Selatan tidak menolak peningkatan kontribusi untuk pertahanannya sendiri, termasuk keberadaan 28.500 pasukan AS di Semenanjung Korea. Namun, ia mengkritik keinginan Washington untuk memisahkan pembahasan dagang dan keamanan.
“Kita harus mengakhiri situasi yang tidak stabil ini sesegera mungkin,” kata Lee, menyinggung kemungkinan perundingan berlarut hingga tahun depan.
Hubungan dengan Korea Utara, China, dan Rusia
Lee juga menyoroti dinamika kawasan. Upayanya untuk membuka dialog dengan Korea Utara hingga kini belum membuahkan hasil. Ia bahkan mendorong Trump agar kembali bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada KTT Asia-Pasifik mendatang di Seoul.
Lee menilai kerja sama militer Korea Utara dengan Rusia sebagai ancaman serius. Ia merujuk pada pertemuan Kim Jong Un dengan Presiden Vladimir Putin di Beijing dalam parade militer yang juga dihadiri Presiden China Xi Jinping.
Menurut Lee, situasi saat ini semakin membelah kawasan ke dalam dua blok: blok sosialis yang mencakup China, Rusia, dan Korea Utara, serta blok demokratis-kapitalis yang mencakup AS, Jepang, dan Korea Selatan.
“Ini situasi yang sangat berbahaya bagi Korea. Kita harus menemukan jalan keluar dari spiral eskalasi ketegangan militer,” ujarnya. “Kita perlu mencari cara untuk hidup berdampingan secara damai.”
