Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Beberapa bulan sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Perdana Menteri Shinzo Abe membuat perubahan kebijakan, yang untuk pertama kalinya memungkinkan militer Jepang merencanakan serangan terhadap sasaran darat.
Pasukan Bela Diri Jepang diarahkan untuk menghentikan penyerang di udara dan laut. Perubahan kebijakan tersebut akan mengarahkan militer untuk membuat doktrin guna menargetkan situs musuh di darat, sebuah misi yang membutuhkan pembelian senjata jarak jauh seperti rudal jelajah.
Jika diadopsi oleh pemerintahan berikutnya, kebijakan tersebut akan menandai salah satu perubahan paling signifikan dalam sikap militer Jepang sejak akhir Perang Dunia II. Jepang mencabut haknya untuk berperang setelah Perang Dunia II.
Ini mencerminkan dorongan lama Abe untuk militer yang lebih kuat dan keprihatinan Tokyo yang mendalam tentang pengaruh China di wilayah tersebut. Pemerintah Jepang khawatir dengan peningkatan aktivitas militer China di sekitar pulau-pulau kecil yang ada di Laut China Timur yang disengketakan.
Baca Juga: Sah, Jepang dan India tandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan baru
"Alasan utama tindakan kami adalah China. Kami belum terlalu menekankan hal itu, tetapi pilihan keamanan yang kami buat adalah karena China," kata Masahisa Sato, anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, seperti dikutip Reuters.
Di Pemerintahan Abe, Sato pernah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan dan wakil menteri luar negeri.
Abe menginstruksikan pembuat kebijakan pertahanan senior pada Juni lalu guna membuat proposal LDP untuk militer, yang mencakup doktrin serangan darat atau serangan lainnya.
Usulan itu akan menjadi kebijakan pemerintah jika dimasukkan dalam strategi pertahanan nasional yang direvisi, menurut dua orang dalam partai, termasuk penjabat Sekretaris Jenderal LDP Tomomi Inada.
Baca Juga: Ketegangan dengan China meningkat, Presiden Taiwan kunjungi pangkalan rudal
"Saya kira tidak ada banyak oposisi di LDP," ungkap Inada kepada Reuters. "Arah itu tidak berubah bahkan dengan perdana menteri baru".
Militer sudah bisa menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang kapal. Ia menganggap rencana seperti itu dibenarkan karena harus mampu menghancurkan senjata yang mengancam Jepang.
Proposal serangan darat dibingkai dengan alasan yang sama, menurut mantan menteri pertahanan Itsunori Onodera.
Oleh karena itu, para pendukung kebijakan tersebut mengatakan, hukum Jepang tidak perlu diubah. Selama delapan tahun menjabat, Abe mendorong tapi gagal mencapai tujuannya untuk merevisi Pasal Sembilan Konstitusi pasca perang.
Baca Juga: China latihan militer, Taiwan: Kami lakukan semua persiapan untuk kesiapan perang
Dewan Keamanan Nasional Jepang, yang dipimpin Abe dan termasuk para pejabat penting Kabinet, termasuk Suga, bertemu pada Jumat (11/9) untuk membahas strategi pertahanan.
Rudal jelajah BGM-109 Tomahawk buatan AS akan menjadi pilihan senjata serangan darat, kata Katsutoshi Kawano, yang sampai tahun lalu adalah perwira militer paling senior Jepang, Kepala Staf Pasukan Bela Diri.
