Washington Kaget, China Gunakan Jurus Amerika untuk Menyerang Balik di Perang Dagang

Sumber: Associate Press | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - China selama ini dikenal sering mengkritik Amerika Serikat karena suka ikut campur terlalu jauh dalam urusan perusahaan asing di luar wilayahnya.

Namun, ketika tiba saatnya membalas serangan dagang dari Washington bulan ini, Beijing justru meniru strategi yang sama.

Mengutip AP, melalui perluasan aturan ekspor logam tanah jarang (rare earth), China kini mewajibkan perusahaan asing untuk meminta izin pemerintah sebelum mengekspor magnet yang mengandung, meskipun hanya sedikit, bahan logam tanah jarang asal China — atau yang dibuat menggunakan teknologi China.

Artinya, produsen ponsel Korea Selatan pun harus meminta izin Beijing jika ingin menjual produknya ke Australia, apabila ponsel itu mengandung unsur logam tanah jarang asal China.

“Aturan ini memberi China kendali atas hampir seluruh rantai pasok teknologi global,” kata Jamieson Greer, perwakilan perdagangan AS.

Bagi siapa pun yang mengenal praktik perdagangan Amerika, langkah ini terasa akrab.
China sebenarnya sedang meminjam strategi lama AS, yakni foreign direct product rule — aturan yang memperluas jangkauan hukum AS hingga ke produk yang dibuat di luar negeri, jika menggunakan teknologi Amerika.

Aturan itu sudah sering digunakan Washington untuk membatasi akses China terhadap teknologi penting, bahkan yang dibuat oleh perusahaan asing.

Langkah terbaru Beijing ini menambah daftar panjang contoh bagaimana China kini menggunakan “jurus” Amerika untuk melawan Amerika sendiri.

“China sedang belajar dari yang terbaik,” ujar Neil Thomas, peneliti politik China di Asia Society Policy Institute.

Dia menambahkan, “Beijing menyalin strategi Washington karena mereka melihat sendiri betapa efektifnya kontrol ekspor AS dalam membatasi perkembangan ekonomi dan pilihan politik China.”

Ia menambahkan dengan nada sarkastik,

“Permainan mengenali permainan.”

Asal-Usul Strategi Ini: Kembali ke 2018

Kisahnya bermula pada 2018, ketika Presiden Donald Trump pertama kali memulai perang dagang melawan China.

Saat itu, Beijing merasa perlu menyiapkan perangkat hukum agar bisa melawan jika perang dagang kembali terjadi — dan sumber inspirasinya tak lain adalah Washington sendiri.

China lalu membuat Daftar Entitas Tak Terpercaya (Unreliable Entity List) pada 2020, yang mirip dengan entity list milik Departemen Perdagangan AS.

Daftar ini membatasi perusahaan asing tertentu untuk berbisnis dengan China.

Setahun kemudian, Beijing mengesahkan Undang-Undang Anti Sanksi Asing, yang memberi kewenangan bagi kementerian luar negeri China untuk menolak visa, membekukan aset, atau melarang bisnis bagi individu dan perusahaan asing yang dianggap merugikan kepentingan nasional — persis seperti yang dilakukan AS lewat Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri.

Media pemerintah China saat itu menggambarkan kebijakan ini sebagai “jurus memukul balik dengan cara lawan sendiri.”

“Undang-undang ini mempelajari berbagai peraturan asing dan mempertimbangkan prinsip hukum internasional,” ujar pakar hukum Li Qingming dalam wawancara dengan kantor berita China News.

“Tujuannya agar pihak lain berpikir dua kali sebelum meningkatkan ketegangan,” lanjutnya.

Tonton: Trump Naikkan Tarif 100 Persen, China Gencet Kapal AS di Pelabuhan

Dalam beberapa tahun terakhir, China juga memperluas pengawasan ekspor dan peninjauan investasi asing — lagi-lagi meniru mekanisme ala Washington.

“China memang sering mengadaptasi model asing saat membangun sistem hukumnya,” jelas Jeremy Daum, peneliti senior di Yale Law School’s Paul Tsai China Center.

“Sekarang, ketika mereka ingin punya kemampuan membalas di bidang perdagangan dan sanksi, alat-alatnya terlihat sangat mirip dengan milik Amerika.”

Kedua negara kini sama-sama mengusung pandangan “keamanan nasional menyeluruh”, yang digunakan sebagai dasar pembenaran pembatasan ekonomi terhadap satu sama lain, tambahnya.