Bikin Netanyahu Murka, Macron Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – PARIS. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan niatnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September mendatang, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Langkah ini disebutnya sebagai upaya mendukung perdamaian di Timur Tengah, namun langsung memicu kemarahan dari Israel.

Pengumuman tersebut disampaikan Macron melalui platform X pada Kamis (24/7/2025), lengkap dengan surat yang dikirimkan kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang menegaskan komitmen Prancis untuk mendorong pengakuan Palestina dan meyakinkan negara-negara mitra untuk mengikuti langkah tersebut.

"Setia pada komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah, saya memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," tulis Macron.

"Saya akan menyampaikan pengumuman resmi ini pada Sidang Umum PBB bulan September."

Jika terealisasi, Prancis akan menjadi negara besar Barat pertama yang mengakui Palestina, mendorong momentum baru bagi gerakan internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara kecil yang lebih kritis terhadap Israel.

Langkah ini sontak mendapat kecaman keras dari Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan terhadap Palestina sebagai “hadiah bagi terorisme” dan menyatakan bahwa itu akan menciptakan ancaman baru terhadap eksistensi Israel.

“Sebuah negara Palestina dalam kondisi saat ini hanyalah landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel, bukan hidup berdampingan secara damai,” kata Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menyebut keputusan Prancis sebagai "aib dan bentuk penyerahan diri kepada terorisme".

Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan terbentuknya entitas Palestina yang membahayakan keamanan nasional mereka.

Respons juga datang dari Kanada. Perdana Menteri Mark Carney melalui akun X mengkritik Israel atas krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, serta menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara.

Ia juga mengecam pemblokiran bantuan kemanusiaan yang didanai Kanada oleh Israel, dan menyerukan gencatan senjata segera.

“Kanada menyerukan semua pihak untuk segera berunding demi gencatan senjata. Kami mendesak Hamas untuk membebaskan semua sandera, dan menyerukan Israel untuk menghormati integritas wilayah Tepi Barat dan Gaza,” kata Carney.

Sikap Macron dinilai berani, mengingat Amerika Serikat telah menyatakan keberatan keras terhadap langkah pengakuan sepihak terhadap Palestina, dan menyebutnya bisa bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri Washington.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas pengumuman Macron tersebut.

Sumber diplomatik menyebut Macron telah mempertimbangkan langkah ini selama beberapa bulan terakhir demi menjaga relevansi solusi dua negara.

Sebelumnya, Prancis dan Arab Saudi sempat berencana menggelar konferensi perdamaian pada Juni lalu, namun tertunda akibat perang udara antara Israel dan Iran serta tekanan dari AS.

Konferensi tersebut kini dijadwalkan ulang sebagai pertemuan tingkat menteri pada 28–29 Juli, dengan rencana pertemuan lanjutan di sela-sela Sidang Umum PBB pada September mendatang.

Keputusan Macron ini juga disebut sebagai strategi untuk menciptakan landasan negosiasi dan membangun momentum bersama negara-negara yang masih ragu atau mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina. Sekitar 40 menteri luar negeri dijadwalkan hadir di New York pekan depan.

Israel sendiri disebut telah melakukan lobi besar-besaran selama berbulan-bulan untuk menggagalkan langkah Prancis.

Ancaman yang dilayangkan mencakup pengurangan kerja sama intelijen hingga rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat.

Di tengah perang yang masih berkecamuk di Gaza sejak serangan Hamas pada Oktober 2023, Israel menilai pengakuan negara Palestina justru sama dengan memberikan legitimasi kepada Hamas.

Sementara itu, Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein Al Sheikh, menyambut baik keputusan Prancis dan menyebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk negara merdeka.