Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali meningkat setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor baru yang dianggap sebagai tindakan sepihak.
Tindakan ini mendapat reaksi keras dari Beijing, dengan pejabat tinggi Tiongkok menyebut kebijakan tersebut sebagai "tindakan jahat dan bermuka dua".
Tarif Baru AS dan Alasan Pemberlakuannya
Mengutip Unilad, pada 1 Februari, Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang mengumumkan keadaan darurat nasional terkait penyelundupan fentanyl yang mematikan ke Amerika Serikat.
Dalam pernyataan tersebut, Presiden Trump menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan Meksiko, Kanada, dan Tiongkok agar memenuhi janji mereka dalam menghentikan imigrasi ilegal serta aliran obat-obatan terlarang ke AS.
Baca Juga: Mark Carney Tantang Donald Trump! PM Kanada Baru Bersumpah Menang dalam Perang Dagang
Sebagai bagian dari kebijakan ini, Trump menerapkan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap semua impor dari Kanada dan Meksiko hingga krisis fentanyl dapat diatasi. Selain itu, laporan PA mengungkapkan bahwa AS juga memberlakukan tarif tetap sebesar 20 persen pada seluruh barang impor dari Tiongkok.
Tanggapan Keras Beijing terhadap Tarif AS
Menanggapi kebijakan tersebut, Tiongkok segera menerapkan tindakan balasan dengan memberlakukan tarif tambahan sebesar 15 persen pada berbagai produk impor dari AS, termasuk ayam, gandum, jagung, dan kapas. Langkah ini diumumkan oleh media pemerintah Tiongkok, Global Times.
Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam langkah AS dan menyebutnya sebagai bentuk tekanan ekonomi dengan alasan yang dibuat-buat.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh NPR, juru bicara Kementerian menuduh Washington melakukan "tindakan jahat terhadap kebaikan", serta menggunakan fentanyl sebagai dalih untuk menekan Tiongkok secara ekonomi.
Wang Yi: "Tindakan Bermuka Dua Tidak Membangun Kepercayaan"
Menteri Luar Negeri sekaligus anggota Politbiro Tiongkok, Wang Yi, mengkritik kebijakan tarif AS dalam konferensi pers pada 7 Maret. Ia menegaskan bahwa tidak ada negara yang bisa menekan Tiongkok sambil tetap berharap memiliki hubungan yang baik.
Baca Juga: Warga dari 11 Negara Ini Berpotensi Tak Bisa Masuk AS Akibat Kebijakan Trump
"Tindakan bermuka dua semacam ini tidak akan membawa stabilitas dalam hubungan bilateral maupun membangun kepercayaan bersama," ujar Wang Yi.
Lebih lanjut, Wang menyatakan bahwa masalah fentanyl adalah tanggung jawab utama AS sendiri. Ia menekankan bahwa Tiongkok telah memberikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada AS dalam upaya menangani krisis ini, dan tidak seharusnya dibalas dengan tindakan permusuhan seperti tarif sepihak.
Tiongkok Siap Menghadapi Tekanan AS
Dalam pernyataannya, Wang Yi juga menegaskan bahwa meskipun AS mencoba memblokade Tiongkok secara ekonomi, inovasi dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak akan terhenti.
"Di mana ada blokade, di situ ada terobosan. Di mana ada penindasan, di situ ada inovasi. Tembok tinggi tidak bisa menghalangi pemikiran inovatif. Pemutusan hubungan hanya akan mengisolasi pihak yang melakukannya," tegas Wang.
Ia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan tarif yang telah diterapkan AS selama bertahun-tahun, seraya menantang Washington untuk mengevaluasi hasil dari perang dagang yang berlangsung.
"Apa yang telah dicapai dari perang dagang dan tarif ini selama bertahun-tahun? Apakah defisit perdagangan AS menyempit atau semakin melebar? Apakah inflasi AS naik atau turun? Apakah kehidupan rakyat AS menjadi lebih baik atau lebih buruk?" tantangnya.
Baca Juga: Resmi! Trump Teken Perintah Eksekutif Pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis
Tiongkok Serukan Kerja Sama Global
Wang Yi menekankan bahwa di tengah ketidakstabilan global, Tiongkok telah berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi dunia. Ia juga menyarankan agar Eropa dan Tiongkok meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat.
Sampai saat ini, baik pemerintah AS maupun Tiongkok belum secara resmi mengindikasikan adanya pembicaraan lanjutan untuk menegosiasikan penghapusan tarif tersebut. Menurut laporan media, Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping belum melakukan komunikasi langsung sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari.
Sementara itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Tiongkok menunjukkan bahwa Beijing siap menghadapi setiap bentuk perang ekonomi yang dilakukan AS.
"Jika yang diinginkan AS adalah perang, baik itu perang tarif, perang dagang, atau bentuk perang lainnya, maka kami siap bertahan hingga akhir," tulis pernyataan Kedutaan Besar Tiongkok di platform X, mengutip pernyataan resmi pemerintah yang dikutip oleh BBC.
