Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Moody's memutuskan untuk memangkas peringkat utang Hong Kong satu level menjadi "Aa3" dari sebelumnya "Aa2" pada hari Senin (20/1/2020).
Melansir Reuters, Moody's mengungkapkan alasan pemangkasan peringkat utang itu karena mereka menilai kekuatan institusi dan pemerintahan Hong Kong lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
Meski demikian, Moody's menaikkan outlooknya menjadi stabil dari sebelumnya negatif.
Baca Juga: Hong Kong dinobatkan sebagai kota termahal di dunia
"Tidak adanya rencana nyata untuk mengatasi masalah politik atau ekonomi dan sosial dari populasi Hong Kong yang muncul ke permukaan dalam sembilan bulan terakhir mungkin mencerminkan kapasitas kelembagaan inheren yang lebih lemah daripada yang sebelumnya dinilai Moody's," jelas Moody's seperti yang dilansir Reuters.
Moody's juga mengatakan bahwa ada ketidakjelasan dari pemerintah Hong Kong pada tanggapannya terhadap pemilihan dewan secara langsung akhir tahun lalu yang melihat kandidat pro-demokrasi menang dengan jumlah rekor.
"Tekanan pada institusi Hong Kong merusak profil kreditnya secara langsung," tambah Moody's.
Baca Juga: Turis asing anjlok, peritel di Hong Kong tutup banyak gerai
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, pemerintah Hong Kong mengatakan sangat tidak setuju dengan penilaian Moody's dan "sangat kecewa" dengan keputusan tersebut.
"Meskipun Hong Kong telah menghadapi kerusuhan sosial yang paling parah sejak kembali ke Tanah Air dalam tujuh bulan terakhir ini, Pemerintah HKSAR, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, konsisten menjunjung tinggi prinsip 'satu negara, dua sistem' dan menangani situasi sesuai dengan hukum untuk mengekang kekerasan sendiri serta memulihkan ketertiban sosial sesegera mungkin," katanya.
Moody's mengatakan, prospek stabilnya mencerminkan kekuatan fiskal Hong Kong yang unggul dan stabilitas ekonomi makro yang konsisten.
Langkah yang diambil Moody's dilakukan pada saat ribuan warga Hong Kong turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka berkumpul di sebuah Central Park pada hari Minggu untuk menyerukan reformasi demokratis yang kemudian berakhir bentrok dengan pihak kepolisian.
Aksi unjuk rasa terus terjadi sejak bulan Juni 2019 yang dipicu oleh RUU yang memungkinkan ekstradisi ke daratan Cina, di mana pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis. Meski RUU itu pada akhirnya dicabut, namun tuntutan warga Hong Kong semakin meluas, termasuk di antaranya mendapatkan hak pilih universal.
Baca Juga: Kepolisian Hong Kong bakal persenjatai petugas dengan alat kejut listrik dan net gun
Moody's menyerukan agar pemerintah Hong Kong segera menanggapi tuntutan politik sebagian warga dan mencemaskan tentang standar hidup, biaya perumahan, dan kesetaraan peluang ekonomi yang "sangat lambat, tentatif, dan tidak meyakinkan."
Pemerintah Hong Kong sendiri mengatakan pihaknya "secara proaktif" sudah melibatkan berbagai kelompok masyarakat melalui dialog.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru Imlek, Asia waspadai virus mematikan dari China
"Keresahan sosial yang terus-menerus mencerminkan bahwa ada masalah mendalam di masyarakat di Hong Kong, di mana Pemerintah akan segera melakukan peninjauan independen," kata pernyataan pemerintah itu.
Pada bulan September, Fitch menurunkan peringkat Hong Kong menjadi "AA" dari "AA+".
