/2025/10/05/1613111014.jpg "Garis Merah Dilanggar: Jepang Mantap Kirim Rudal, China Murka")
Sumber: TheIndependent.co.uk | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Jepang memastikan tetap melanjutkan rencana penempatan rudal di pangkalan militer dekat Taiwan, meski China menganggap langkah itu sebagai provokasi besar.
Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengunjungi pangkalan militer di Pulau Yonaguni yang hanya berjarak sekitar 11 km dari Taiwan, Minggu lalu. Di sana dia menegaskan bahwa rencana penguatan pertahanan tetap berjalan.
“Penempatan rudal ini justru dapat mengurangi risiko serangan terhadap Jepang,” kata Koizumi seperti yang dilansir The Independent.
Ia membantah anggapan bahwa langkah tersebut justru akan memperburuk ketegangan kawasan.
Koizumi juga bertemu dengan Wali Kota Yonaguni, Tsuneo Uechi, dan menyampaikan bahwa detail rencana penempatan rudal masih disusun. Pemerintah berjanji akan memberi informasi lengkap kepada warga jika rancangan final sudah siap.
Menurut Koizumi, kondisi keamanan Jepang saat ini adalah yang paling serius sejak akhir Perang Dunia II. Karena itu, ia menilai peningkatan kemampuan pertahanan sangat penting, terutama di tengah memburuknya hubungan Jepang–China. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan warga setempat.
Baca Juga: AS Mulai Lepas dari China, Tapi Dunia Masih Terjebak Rare Earth Beijing
Sebagai bagian dari penguatan militernya, Jepang berencana menempatkan rudal permukaan-ke-udara jarak menengah di Yonaguni. Jika konflik China–Taiwan pecah, pulau ini akan menjadi salah satu garis pertahanan terdepan Jepang.
Ketegangan dua negara meningkat setelah Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, menyebut kemungkinan mengerahkan militer Jepang jika China menyerang Taiwan. Bagi Beijing, Taiwan adalah wilayah yang harus kembali berada di bawah kendalinya.
Pernyataan Takaichi memicu reaksi keras China, termasuk pelarangan impor makanan laut dari Jepang.
“Pemerintah Jepang secara terang-terangan menyampaikan niat campur tangan militer dalam isu Taiwan. Ini pernyataan yang tidak dapat diterima dan telah melewati garis merah,” kata Menteri Luar Negeri Wang Yi.
China bahkan mengirim surat resmi ke Sekjen PBB, António Guterres, yang menyebut sikap Jepang sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Dalam surat itu, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menegaskan: “Jika Jepang berani ikut campur secara militer, itu adalah tindakan agresi. China akan menggunakan hak membela diri untuk melindungi kedaulatan dan wilayahnya.”
Baca Juga: Babak Baru Perang Ukraina: Damai Tinggal Selangkah Lagi?
