Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Menerima banyak kritik pasca peluncuran satelit mata-mata militer pekan lalu, Korea Utara justru meresponsnya dengan berjanji akan melakukan lebih banyak peluncuran di masa depan.
Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pada hari Senin (27/11) menyampaikan bahwa Pyongyang akan terus melaksanakan hak kedaulatannya, termasuk peluncuran satelit.
Mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri, KCNA juga menyampaikan kritik pemerintah terhadap pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lain yang ditujukan pada peluncuran satelitnya baru-baru ini.
Baca Juga: Korea Utara Merayakan Era Baru Kekuatan Luar Angkasa Setelah Peluncuran Satelit
"Ini adalah cara yang sah dan adil untuk menggunakan haknya untuk membela diri dan merespons secara menyeluruh serta memantau secara tepat aksi militer serius yang dilakukan AS dan para pengikutnya," tulis KCNA.
Pekan lalu, AS dan sembilan negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang pada intinya mengkritik Korea Utara atas peluncuran pesawat luar angkasa menggunakan teknologi rudal balistik.
AS dan para sekutunya itu juga menyebut tindakan Korea Utara telah melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan.
Baca Juga: Korea Utara Sukses Luncurkan Satelit Mata-mata, Meskipun Menuai Kecaman Internasional
Peluncuran Satelit Mata-Mata Korea Utara
Korea Utara mengatakan telah berhasil meluncurkan satelit mata-mata Malligyong-1 ke orbit pada tanggal 22 November lalu. Malligyong-1 diluncurkan pada Selasa malam, beberapa jam setelah Pyongyang memberi tahu Jepang tentang niatnya meluncurkan satelit antara 22 November dan 1 Desember.
KCNA mengatakan satelit Malligyong-1 diluncurkan dengan roket Chollima-1 dari fasilitas peluncuran satelit Sohae pada pukul 22:42 waktu setempat dan memasuki orbit pada 22:54.
Peluncuran semacam itu dilarang berdasarkan sanksi Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengekang program rudal balistik Korea Utara. Aksi tersebut tentu dengan cepat mendapat kecaman dari Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan PBB.
Kritik Korea Selatan membuat Korea Utara menarik diri dari perjanjian militer bersama tahun 2018.
Baca Juga: Korut Abaikan Perjanjian dengan Korsel, Kirim Lebih Banyak Pasukan ke Perbatasan
Dua Korea terikat dengan Perjanjian Militer Komprehensif (Comprehensive Military Agreement) yang ditandatangani pada pertemuan puncak tahun 2018 antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.
Perjanjian itu lahir sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan di semenanjung dan membangun kepercayaan antara kedua negara.
Kementerian Pertahanan Korea Utara pada hari Kamis (23/11) mengumumkan mereka tidak akan pernah terikat lagi perjanjian tersebut. Kementerian juga berjanji akan mengerahkan angkatan bersenjata yang lebih kuat dan perangkat keras militer tipe baru di wilayah sepanjang Garis Demarkasi Militer.
"Korea Selatan harus membayar mahal atas provokasi politik dan militer mereka yang tidak bertanggung jawab dan serius yang telah mendorong situasi saat ini ke tahap yang tidak terkendali," imbuh kementerian.
