/2018/04/25/816573637.jpg "Keputusan Uni Eropa: Gas Rusia Resmi Dilarang Total Mulai 2027!")
Sumber: AFP | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan pada Rabu (3/12/2025) untuk melarang seluruh impor gas Rusia paling lambat musim gugur 2027. Langkah ini menjadi upaya besar untuk memutus aliran dana yang membantu membiayai perang Moskow.
“Ini awal dari babak baru, Eropa benar-benar lepas dari ketergantungan energi terhadap Rusia,” ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen setelah pengumuman kesepakatan itu.
Melansir AFP, larangan ini dirancang untuk mengakhiri ketergantungan yang sudah lama membelenggu Eropa, bahkan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kesepakatan tersebut merupakan titik tengah antara negara-negara anggota dan Parlemen Eropa, yang ingin larangan diberlakukan lebih cepat.
“Kita berhasil: Eropa menutup keran gas Rusia selamanya,” tulis Komisioner Energi UE Dan Jorgensen di X.
Dia menambahkan: “Kini kita memilih keamanan energi dan kemandirian. Tidak ada lagi pemerasan. Tidak ada lagi manipulasi pasar oleh Putin. Kita berdiri teguh bersama Ukraina.”
Berdasarkan kesepakatan ini:
Kontrak jangka panjang untuk gas pipa, yang paling sensitif karena bisa berlangsung puluhan tahun, akan dilarang mulai 30 September 2027, atau paling lambat 1 November 2027, tergantung kecukupan stok gas Eropa.
Kontrak jangka panjang LNG akan dilarang mulai 1 Januari 2027, sesuai dorongan von der Leyen untuk memperketat sanksi energi.
Baca Juga: Peso Filipina dan Won Korea Lesu Kamis (4/12) Pagi, Mayoritas Mata Uang Asia Stabil
Sementara itu, kontrak jangka pendek akan dihentikan lebih cepat:
- 25 April 2026 untuk LNG,
- 17 Juni 2026 untuk gas pipa.
UE menyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk mengakhiri ketergantungan pada energi Rusia setelah Moskow mempolitisasi pasokan gas, yang berdampak besar pada pasar energi Eropa.
Kesepakatan tersebut masih perlu disahkan secara resmi oleh Parlemen Eropa dan negara-negara anggota.
Perusahaan Eropa nantinya bisa menggunakan klausul force majeure untuk memutus kontrak yang sudah berjalan, keputusan yang secara hukum dibenarkan karena UE telah menerapkan larangan impor.
Baca Juga: Korban Tewas Kebakaran Hong Kong Mencapai 159 Setelah Seluruh Menara Diperiksa
