Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pada hari Rabu, Kepolisian Korea Selatan mengumumkan penahanan Komisaris Polisi Nasional Cho Ji-ho, yang menjadi pejabat tinggi terbaru yang ditangkap dalam penyelidikan terkait deklarasi darurat militer yang gagal oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Keputusan Yoon pada 3 Desember lalu untuk memberlakukan darurat militer telah memicu krisis konstitusional yang semakin dalam, dengan dampak besar terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan hubungan diplomatik negara tersebut.
Penahanan Cho Ji-ho dan Tuduhan Pemberontakan
Cho Ji-ho ditangkap pada pagi hari Rabu dengan tuduhan pemberontakan setelah diduga mengerahkan aparat kepolisian untuk mencegah anggota parlemen memasuki gedung legislatif setelah Yoon mengumumkan darurat militer.
Baca Juga: Untuk Kali Pertama, Korut Laporkan Krisis Darurat Militer di Korsel
Aksi ini memicu protes luas di kalangan politisi, termasuk beberapa anggota partai yang mendukung Yoon, yang berusaha menentang keputusan tersebut.
Deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon mengagetkan banyak pihak dan membawa Korea Selatan, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia, ke dalam kekosongan kepemimpinan.
Keputusan itu tidak hanya memengaruhi politik domestik, tetapi juga memberikan dampak terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi negara tersebut, yang juga merupakan sekutu utama Amerika Serikat.
Usulan Pemakzulan dan Tantangan Bagi Presiden Yoon
Partai oposisi terbesar, Partai Demokratik (DP), pada hari Rabu mengumumkan rencana untuk mengadakan pemungutan suara di parlemen pada hari Sabtu mendatang untuk memakzulkan Presiden Yoon. Beberapa anggota dari partai pemerintah Yoon, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), juga telah menyuarakan dukungan terhadap langkah ini.
Pemimpin DP, Lee Jae-myung, dalam pertemuan partai menyatakan bahwa "kereta pemakzulan telah meninggalkan platform, dan tidak ada cara untuk menghentikannya." Meskipun pemungutan suara pemakzulan pertama pada Sabtu lalu gagal karena mayoritas anggota PPP memboikot sesi tersebut, tekanan terhadap Yoon terus meningkat.
Baca Juga: Jaksa Penuntut akan Investigasi Presiden Yoon, Krisis Politik Korea Selatan Memanas
Keadaan Politik dan Penurunan Kepemimpinan Yoon
Meskipun Yoon telah meminta maaf secara terbuka di televisi pada hari Sabtu lalu, ia belum menunjukkan respons terhadap seruan untuk mengundurkan diri, baik dari partainya sendiri maupun dari oposisi.
PPP telah menunjuk Perdana Menteri Han Duck-soo untuk mengelola urusan negara sementara partai mencari cara yang lebih "teratur" untuk mengatur pengunduran diri presiden, meskipun hal ini mendapat pertanyaan mengenai legitimasi konstitusional dari beberapa kalangan.
Yoon kini juga menjadi subjek penyelidikan pidana terkait tuduhan pemberontakan, meskipun hingga saat ini ia belum ditangkap atau diperiksa oleh pihak berwenang. Kantor Presiden pada hari Selasa menyatakan bahwa mereka "tidak memiliki posisi resmi" mengenai siapa yang menjalankan pemerintahan negara tersebut saat ini.
Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Militer
Perwira militer juga menyampaikan bahwa Presiden Yoon memerintahkan untuk mengirim pasukan khusus ke parlemen pada 3 Desember dengan tujuan "merusak pintu" dan "menarik keluar" anggota legislatif yang menentang deklarasi darurat militer.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Lolos dari Upaya Pemakzulan
Perintah serupa juga diterima oleh Menteri Pertahanan Yoon yang kala itu, Kim Yong-hyun, yang kini telah mengundurkan diri dan ditangkap karena keterlibatannya.
Rencana Pemungutan Suara Pemakzulan di Parlemen
Parlemen Korea Selatan dijadwalkan untuk mengadakan sesi pada hari Rabu guna memperkenalkan rancangan undang-undang untuk memakzulkan Presiden Yoon.
Untuk memakzulkan presiden, diperlukan mayoritas dua pertiga di majelis legislatif yang dikuasai oleh oposisi. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi akan mengadili kasus tersebut dan memutuskan apakah presiden harus diberhentikan dari jabatannya.
Demonstrasi dan Protes di Seluruh Korea Selatan
Di tengah ketidakstabilan politik ini, serikat pekerja logam di Korea Selatan, termasuk pekerja di pabrik Kia Corp, telah mengumumkan aksi mogok pada hari Rabu.
Baca Juga: Mantan Menteri Pertahanan Ditanya Terkait Peran dalam Deklarasi Darurat Militer
Selain itu, anggota lembaga keuangan, termasuk Bank of Korea, juga berencana untuk bergabung dalam aksi protes yang akan diadakan pada hari yang sama.
Protes ini mencerminkan ketidakpuasan luas terhadap tindakan pemerintah yang dianggap telah mengarah pada krisis konstitusional.
