Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden AS Donald Trump pada hari Selasa (28/1/2020) mengusulkan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah. Namun usulanya itu menuai kecaman Palestina karena memaksakan kondisi yang ketat dan menyetujui untuk membiarkan Israel mempertahankan kendali atas permukiman Tepi Barat yang sudah sejak lama diperebutkan.
Melansir Reuters, Trump mengumumkan rencananya untuk perdamaian Israel-Palestina di acara Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di sisinya. Ini termasuk apa yang disebut Trump sebagai pembekuan empat tahun oleh Israel pada aktivitas pemukiman baru.
Meskipun tujuan Trump adalah untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade, rencana yang diajukannya menguntungkan Israel. Patut digarisbawahi pula, tidak ada perwakilan Palestina saat Trump melakukan pengumuman.
Baca Juga: Israel mengizinkan warganya melakukan perjalanan terbatas ke Arab Saudi
Tampaknya tidak mungkin untuk segera memajukan pembicaraan Israel-Palestina yang gagal pada tahun 2014, tetapi rencana itu disebut "titik awal yang penting untuk kembali ke negosiasi" oleh Uni Emirat Arab. Mesir juga menawarkan pernyataan yang menggembirakan.
Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengejek apa yang disebut Trump sebagai "kesepakatan abad ini" dan menggambarkannya sebagai "tamparan abad ini."
Palestina telah menolak untuk berurusan dengan pemerintahan Trump sebagai aksi protes terhadap kebijakan pro-Israel. Misalnya saja dengan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Wilayah ini merupakan salah satu yang disengketakan oleh Palestina.
Baca Juga: Berikut ini deretan pesawat sipil yang jatuh akibat rudal
Trump menentukan masa waktu selama empat tahun bagi Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan dengan Israel, menghentikan serangan oleh kelompok militan Islam Hamas dan mendirikan lembaga pemerintahan untuk mendirikan negara Palestina dengan ibukotanya di Abu Dis, bagian dari Yerusalem Timur.
Ini juga menimbulkan masalah potensial bagi Palestina.
