Sejarah Greenland sebagai Wilayah Denmark dan Alasan Trump Ingin Menguasainya

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menghidupkan ambisinya untuk mengambil alih Greenland dengan alasan keamanan nasional, serta mempertanyakan dasar hukum Denmark atas pulau Arktik tersebut.

Pernyataan ini kembali memicu perhatian terhadap sejarah Greenland sebagai bagian dari Denmark, status otonominya saat ini, jalur menuju kemerdekaan, serta jejak kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Bagaimana Denmark Menguasai Greenland?

Greenland telah dihuni oleh bangsa Inuit yang berasal dari Asia dan Amerika Utara secara bergelombang sejak sekitar 2.500 SM.

Sekitar tahun 985 M, bangsa Viking yang dipimpin Erik the Red menetap di wilayah selatan Greenland, bercocok tanam dan membangun gereja.

Pada periode yang hampir bersamaan, leluhur Inuit modern tiba dan hidup sebagai pemburu-pengumpul.

Budaya Inuit kemudian menjadi dominan dan secara bertahap menggantikan permukiman Viking sekitar tahun 1400.

Denmark mulai menjajah Greenland pada abad ke-18, ketika misionaris Hans Egede tiba pada 1721, menandai awal era kolonial.

Patung Egede hingga kini masih berdiri di pelabuhan kolonial ibu kota Nuuk dan dipandang oleh sebagian warga Greenland sebagai simbol hilangnya tradisi Inuit.

Pada 1916, Amerika Serikat membeli Hindia Barat Denmark kini Kepulauan Virgin AS senilai US$25 juta dalam bentuk emas.

Dalam perjanjian tersebut, Washington menyatakan tidak akan keberatan jika pemerintah Denmark memperluas kepentingan politik dan ekonominya ke seluruh Greenland, yang secara formal mengakui kedaulatan Denmark atas wilayah itu.

Apa Status Greenland Saat Ini?

Greenland berubah dari koloni menjadi wilayah resmi Denmark pada 1953 berdasarkan konstitusi Denmark, meskipun warga Greenland tidak dimintai pendapat.

Setiap upaya penjualan wilayah Greenland akan memerlukan amendemen konstitusi.

Sejak 2009, Greenland memiliki hak untuk menyatakan kemerdekaan melalui mekanisme pemerintahan sendiri (self-rule) yang mengharuskan referendum serta persetujuan parlemen Denmark.

Otonomi Greenland tergolong luas, tetapi tidak mencakup urusan luar negeri dan pertahanan kecuali atas kesepakatan dengan Denmark.

Pulau ini dihuni sekitar 57.000 jiwa, memiliki infrastruktur terbatas, dan tidak memiliki jaringan jalan yang menghubungkan sekitar 17 kota dan permukiman utama.

Bagaimana Hubungan Denmark dan Greenland?

Hubungan kedua pihak kerap diwarnai ketegangan akibat pengungkapan pelanggaran sejarah.

Pada 1950-an, otoritas Denmark secara paksa merelokasi komunitas Inuit ke kota-kota besar, yang menyebabkan terpinggirkannya praktik budaya dan bahasa asli.

Denmark menyampaikan permintaan maaf pada 2022 atas eksperimen sosial pada 1950-an yang mengirim anak-anak Greenland ke Denmark.

Dokumen resmi juga menunjukkan ribuan perempuan dan anak perempuan, sebagian berusia 13 tahun, dipasangi alat kontrasepsi spiral tanpa persetujuan antara 1966 hingga 1991, sebelum Greenland mengambil alih sektor kesehatan.

Pemerintah Denmark menyampaikan permintaan maaf pada 2025 atas praktik pengendalian kelahiran tersebut.

Sebuah film dokumenter pada 2025 menuduh Denmark dan perusahaan terkait meraup keuntungan dari tambang cryolite antara 1853 hingga 1987 tanpa memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal.

Cryolite merupakan mineral penting dalam produksi aluminium dan ditambang di Greenland dalam deposit terbesar di dunia.

Bagaimana Hubungan Greenland dengan Uni Eropa?

Greenland bergabung dengan Komunitas Eropa pada 1973 melalui Denmark, namun keluar pada 1985 setelah memperoleh status pemerintahan sendiri.

Saat ini, Greenland berstatus Overseas Countries and Territories (OCT) dalam hubungan dengan Uni Eropa dan memiliki pengaturan khusus di sektor perikanan.

Seperti Apa Kehadiran Amerika Serikat di Greenland?

Militer AS memiliki kehadiran permanen di Pangkalan Udara Pituffik di wilayah barat laut Greenland.

Keberadaan ini diatur dalam perjanjian tahun 1951 yang memberikan kebebasan bagi AS untuk membangun pangkalan militer dengan pemberitahuan kepada Denmark dan Greenland.

Denmark selama ini mengakomodasi kehadiran militer AS karena keterbatasan kemampuannya dalam mempertahankan Greenland serta manfaat perlindungan keamanan dari NATO.

Mengapa Trump Menginginkan Greenland?

Trump menyebut penguasaan Greenland sebagai prioritas keamanan nasional AS. Jalur terpendek antara Eropa dan Amerika Utara melintasi Greenland, menjadikannya krusial bagi sistem peringatan dini rudal balistik AS.

Secara geografis, Nuuk bahkan lebih dekat ke New York dibandingkan ke Kopenhagen.

Greenland berada di titik persilangan geopolitik di tengah meningkatnya militerisasi kawasan Arktik oleh NATO, Rusia, dan China.

AS ingin memperluas kehadiran militernya, termasuk pemasangan radar untuk memantau jalur laut yang dilalui kapal dan kapal selam Rusia.

Pulau ini juga menyimpan potensi mineral, minyak, dan gas, meski pengembangannya masih berjalan lambat.

Apa yang Diinginkan Warga Greenland?

Jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga Greenland mendukung kemerdekaan secara prinsip.

Namun, banyak pihak mengingatkan agar langkah tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa mengingat ketergantungan ekonomi terhadap Denmark serta risiko eksposur berlebihan terhadap Amerika Serikat.

Lebih dari 90% ekspor Greenland berasal dari sektor perikanan, sementara subsidi dari Denmark menutup sekitar setengah anggaran publik, termasuk pembiayaan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur.

Jika merdeka, Greenland berpotensi menjalin hubungan dengan AS melalui skema Compact of Free Association (COFA), serupa dengan perjanjian AS dengan Mikronesia, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Dalam skema COFA, AS biasanya menyediakan layanan publik dan perlindungan militer sebagai imbalan atas akses pertahanan.

Namun, manfaat bagi Greenland akan sangat bergantung pada besaran dukungan dan kemampuan negara itu mendiversifikasi ekonomi di luar sektor perikanan.

Sikap Denmark dan Greenland

Saat Trump pertama kali menawarkan pembelian Greenland pada masa jabatan presiden pertamanya, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut gagasan tersebut “absurd”.

Frederiksen bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen kembali menegaskan pada Desember 2025 bahwa Greenland tidak dapat dianeksasi dan alasan keamanan internasional tidak dapat membenarkan langkah tersebut.