Sumber: South China Morning Post | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Senat AS mengeluarkan rancangan undang-undang yang dapat mendiskualifikasi banyak perusahaan China dari pencatatan saham di bursa saham AS tanpa mematuhi undang-undang keamanan dan peraturan audit.
Aturan yang didukung oleh anggota parlemen dari kedua belah pihak dan disahkan tanpa keberatan, mengharuskan perusahaan yang mencari akses ke pasar saham AS untuk menetapkan bahwa "mereka tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing".
Baca Juga: Kasus corona lampaui angka 5 juta, infeksi di Amerika Latin melonjak
RUU itu juga meminta perusahaan asing untuk menyerahkan audit untuk diperiksa oleh Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik, badan nirlaba yang mengawasi audit semua perusahaan AS di pasar publik.
Kegagalan untuk memberikan informasi selama tiga tahun berturut-turut akan menyebabkan delisting saham perusahaan.
RUU tersebut dapat diterapkan pada perusahaan asing yang ingin meningkatkan modal di AS. Tetapi anggota parlemen, termasuk Senator John Kennedy mengatakan bahwa undang-undang itu ditujukan untuk China.
“China berada di jalur untuk di setiap kesempatan. Sangat tidak masuk akal bahwa kami memberi perusahaan-perusahaan China kesempatan untuk mengeksploitasi orang Amerika yang bekerja keras, orang-orang yang menempatkan uang pensiun dan tabungan kuliah mereka di bursa kami," kata Kennedy.
Baca Juga: Diplomat AS: Operasi China di Laut China Selatan adalah agresi konstan
"Ada banyak pasar di seluruh dunia yang terbuka untuk curang, tetapi Amerika tidak bisa menjadi salah satu dari mereka," katanya.
RUU itu, yang pertama kali diperkenalkan pada Maret 2019, masih harus disahkan DPR sebelum dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump.
Pengesahan RUU itu terjadi ketika ketegangan antara AS dan China terus meningkat. Pertama dari perang dagang dan sekarang di tengah pandemi yang telah merenggut lebih dari 90.000 nyawa orang Amerika.
Baca Juga: China bakal murka, AS jual torpedo ke Taiwan senilai Rp 2,6 triliun
Pemerintahan Trump telah berulang kali bersikeras bahwa China, di mana wabah virus corona pertama kali terjadi, bertanggung jawab atas kematian tersebut.
American Securities Association, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili perusahaan jasa keuangan kecil dan regional, mendukung rancangan undang-undang itu, dengan mengatakan bahwa "terlalu lama, perusahaan-perusahaan China yang curang telah mendapat akses bebas untuk mengakses pasar AS dan mengeksploitasi investor Amerika".
