Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim transisi Presiden terpilih Donald Trump mengusulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan yang mendukung kendaraan listrik (EV) dan stasiun pengisian daya.
Dalam dokumen yang dilihat oleh Reuters, rencana ini bertujuan untuk mengurangi dukungan terhadap kendaraan listrik dan memperketat larangan terhadap mobil, komponen, dan material baterai dari China.
Di tengah terhambatnya transisi kendaraan listrik di AS dan berkembangnya industri EV China yang sangat disubsidi, rencana tim transisi Trump menunjukkan pergeseran drastis dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.
Baca Juga: Industri 'Pakaian Erotis' China Tersudut Kebijakan Impor Trump yang Menghantui
Mengurangi Dukungan untuk Kendaraan Listrik
Rencana tersebut berfokus pada pengurangan dukungan pemerintah untuk kendaraan listrik, termasuk pemotongan insentif fiskal untuk konsumen yang membeli mobil listrik. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah penghapusan kredit pajak sebesar US$ 7.500 untuk pembelian kendaraan listrik yang diterapkan oleh pemerintahan Biden.
Langkah ini diperkirakan dapat menurunkan penjualan dan produksi EV di AS, khususnya di tengah banyaknya pabrikan mobil besar seperti General Motors (GM) dan Hyundai yang baru saja memperkenalkan berbagai model EV ke pasar AS.
Namun, meskipun perubahan ini dapat merugikan Tesla, perusahaan mobil listrik terbesar di AS, CEO Tesla, Elon Musk, yang berperan besar dalam mendukung Trump pada pemilu sebelumnya, berpendapat bahwa penghapusan subsidi justru akan lebih merugikan pesaing Tesla dibandingkan dengan perusahaannya.
Pemotongan Dana untuk Stasiun Pengisian Daya
Dalam rencana tersebut, dana yang saat ini digunakan untuk membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik akan dialihkan ke keamanan nasional.
Dana ini akan digunakan untuk memperkuat rantai pasokan baterai bebas China dan material penting lainnya untuk pembuatan baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik.
Tim transisi Trump berpendapat bahwa baterai dan material kendaraan listrik sangat penting bagi sektor pertahanan, namun stasiun pengisian daya tidak termasuk dalam kategori prioritas ini.
Baca Juga: TikTok Dilarang, US$24 Miliar Hilang. Bisnis Kecil dan Kreator AS Terancam!
Meningkatkan Produksi Baterai Dalam Negeri
Beberapa kebijakan lainnya bertujuan untuk mendorong produksi baterai dalam negeri, khususnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan.
Proposal ini mencakup penerapan tarif terhadap material baterai secara global, termasuk lithium dan grafit, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada China.
Selain itu, pemerintah AS diharapkan melakukan negosiasi dengan sekutu untuk memberikan pengecualian individual terhadap tarif tersebut.
Pemerintah AS juga akan memperluas larangan ekspor teknologi baterai kendaraan listrik ke negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, seperti China, serta memberikan dukungan ekspor baterai kendaraan listrik buatan AS melalui Bank Ekspor-Impor AS.
Kembali ke Standar Emisi Kendaraan Lama
Salah satu langkah yang diusulkan adalah untuk mengurangi standar emisi dan efisiensi bahan bakar yang diterapkan oleh pemerintahan Biden.
Tim transisi Trump mengusulkan agar regulasi ini kembali ke tingkat yang berlaku pada tahun 2019, yang memungkinkan produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan berbahan bakar fosil dengan emisi gas buang yang lebih tinggi, sekitar 25% lebih banyak per mil kendaraan dibandingkan dengan standar yang berlaku saat ini.
Rencana ini juga mencakup pemblokiran upaya California untuk menetapkan standar emisi kendaraan yang lebih ketat, yang telah diterima oleh lebih dari dua belas negara bagian lain.
Di bawah kebijakan Biden, California diberikan pengecualian untuk menetapkan peraturan emisi yang lebih ketat, yang bertujuan untuk mendorong transisi ke kendaraan listrik.
Baca Juga: Orang Terkaya India: Mukesh Ambani dan Gautam Adani Keluar dari Klub US$100 Miliar
Fokus pada Rantai Pasokan dan Infrastruktur Pertahanan
Tim transisi Trump menyarankan agar sebagian besar dana yang dialihkan dari proyek infrastruktur EV digunakan untuk memperkuat rantai pasokan bahan baku kritis, termasuk material langka yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai kendaraan listrik dan kebutuhan pertahanan AS.
Ini termasuk pengolahan mineral kritis dan bahan baku lainnya yang diperlukan untuk produksi kendaraan militer dan peralatan komunikasi canggih.
Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penghentian program Departemen Pertahanan AS (DOD) yang terkait dengan pembelian atau pengembangan kendaraan listrik militer. Ini menggarisbawahi pergeseran prioritas menuju pertahanan nasional daripada mendukung transisi ke kendaraan listrik.
