Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia juga dikaitkan dengan program TAI TF-X (KAAN) milik Turki, jet tempur generasi kelima yang masih dalam tahap pengembangan.
Walau belum ada kontrak formal, pembicaraan tersebut menunjukkan Indonesia ingin tetap membuka jalur ke teknologi pertahanan masa depan dan menjaga hubungan strategis dengan berbagai negara.
Langkah Indonesia yang mempertimbangkan pembelian J-10 bekas dan membuka kembali peluang Su-35 menegaskan bahwa modernisasi pertahanan udara nasional tidak hanya soal platform terbaik, tetapi juga bagaimana menavigasi tekanan diplomatik, keterbatasan ekonomi, dan dinamika geopolitik global.
Keputusan apa pun yang diambil Indonesia dalam waktu dekat akan mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan militer yang mendesak dan strategi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan serta pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.
Baca Juga: India Borong 26 Jet Tempur Rafale dari Prancis Senilai US$7,4 Miliar
Upaya Indonesia untuk mendapatkan jet tempur baru didorong oleh pertemuan faktor operasional, strategis, dan ekonomi. Armada TNI-AU saat ini, meskipun masih dapat digunakan, semakin ketinggalan zaman di kawasan yang sangat mementingkan keunggulan udara.
Laut Cina Selatan, yang menjadi titik panas sengketa teritorial yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain, menggarisbawahi perlunya angkatan udara yang tangguh yang mampu melakukan pencegahan dan respons cepat.
Negara-negara tetangga telah meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan, dengan Cina menerjunkan jet tempur siluman J-20, Australia mengoperasikan F-35, dan Singapura memperoleh Rafale.
Perlombaan senjata regional ini memberi tekanan pada Indonesia untuk melakukan modernisasi guna mempertahankan kredibilitas sebagai kekuatan regional dan melindungi kepulauannya yang luas, yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan rute maritim penting.
Baca Juga: Iran Siap Bumi Hanguskan Israel, Peringatan Keras Setelah Beli Jet Tempur dari Rusia
Secara ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan dalam mendanai akuisisi pertahanan skala besar. Dengan anggaran pertahanan sekitar $9 miliar pada tahun 2024, negara ini harus menyeimbangkan modernisasi militer dengan prioritas lain, seperti infrastruktur dan program sosial.
Biaya tinggi platform seperti Rafale, yang diperkirakan mencapai $200 juta per unit, membebani sumber daya Indonesia, sehingga mendorong pertimbangan opsi yang lebih terjangkau seperti pesawat bekas.
Secara geopolitik, kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak berpihak mendorongnya untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanannya, menghindari ketergantungan pada satu pemasok saja.
Berita Terkait
