Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan menyatakan akan mempercepat negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), menyusul rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif sebesar 25% mulai 1 Agustus.
Pemerintah Korea Selatan memandang tenggat ini sebagai perpanjangan masa tenggang untuk menyelesaikan kesepakatan dagang secara timbal balik.
Baca Juga: Trump Soal Tarif: Tenggat 1 Agustus Tetap Berlaku, Tapi Terbuka untuk Usulan Lain
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa tenggat baru yang disampaikan Trump dalam surat kepada Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menunjukkan bahwa kedua negara masih memiliki waktu untuk merumuskan kesepakatan, demikian menurut pernyataan kantor kepresidenan Korea Selatan.
Trump sebelumnya mengumumkan tarif baru terhadap barang-barang asal Korea Selatan, dan memublikasikan suratnya kepada Presiden Lee di media sosialnya, bersamaan dengan surat serupa kepada Perdana Menteri Jepang.
Dalam pernyataan resmi, Kementerian Perindustrian Korea Selatan menyatakan bahwa surat tersebut secara efektif memperpanjang masa tenggang pemberlakuan tarif timbal balik dari AS.
“Kami akan meningkatkan intensitas negosiasi selama sisa waktu yang ada untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan dan segera mengatasi ketidakpastian akibat tarif ini,” tulis pernyataan tersebut, Selasa (8/7).
Baca Juga: Rubio Temui ASEAN, Saat Trump Umumkan Tarif untuk Indonesia 32% dan Thailand 36%
“Kami juga akan memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki sistem dan regulasi domestik, mengurangi defisit perdagangan yang menjadi perhatian utama AS, serta mendorong kemajuan industri utama melalui kemitraan kebangkitan manufaktur antara kedua negara,” tambahnya.
Menurut data dari Badan Bea Cukai Korea, Korea Selatan mencatat surplus perdagangan tertinggi sepanjang masa dengan AS sebesar US$55,6 miliar pada tahun 2024, naik 25% dari tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan ekspor kendaraan.
Dalam suratnya kepada Presiden Lee, Trump menyatakan bahwa hubungan perdagangan AS-Korea Selatan "sayangnya belum bersifat timbal balik", dan mengundang Korea Selatan untuk mengajukan proposal pembukaan pasar dan penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif.
Secara teknis, tarif efektif Korea Selatan terhadap AS sudah mendekati nol berkat perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani pada 2007 dan direvisi pada 2018 saat masa jabatan pertama Trump, menurut para ekonom.
Utusan dagang utama Korea Selatan serta penasihat keamanan nasional negara tersebut telah melakukan perjalanan ke AS dalam beberapa hari terakhir untuk menggelar pembicaraan dagang dan pertahanan, sebagai upaya untuk mendapatkan pengecualian dari tarif yang diancamkan Trump.
Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac bertemu dengan Rubio di Washington pada Senin (7/7) untuk membahas aliansi kedua negara dan kemajuan negosiasi perdagangan.
Keduanya sepakat bahwa pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Lee dan Trump akan membantu memperkuat kerja sama bilateral.
Baca Juga: Trump Resmi Kenakan Tarif 25% untuk Jepang dan Korsel, Indonesia 32%
“Surat tarif untuk para mitra dagang utama termasuk Korea Selatan telah dikirimkan hari ini, namun masih ada waktu hingga 1 Agustus sebelum tarif berlaku. Ia berharap kedua negara dapat terus berkomunikasi erat untuk mencapai kesepakatan sebelum itu,” kutip kantor Presiden Lee dari pernyataan Rubio.
Trump sendiri juga mengisyaratkan bahwa ia terbuka untuk negosiasi. Ketika ditanya apakah tenggat waktu tersebut bersifat final, Trump menjawab, “Saya akan katakan itu tegas, tapi tidak 100% tegas. Jika mereka menghubungi dan berkata ingin mencoba pendekatan berbeda, kami akan terbuka terhadap itu.”
Korea Selatan disebut terlambat dalam menegosiasikan pengecualian tarif dari Trump. Awalnya, mereka hanya menyetujui pembicaraan awal, dan baru naik ke negosiasi tingkat tinggi setelah Presiden Lee menjabat pada 4 Juni.
Lee terpilih dalam pemilu kilat setelah pendahulunya menetapkan darurat militer pada Desember, yang menurutnya telah sangat menghambat respons pemerintah terhadap kebijakan tarif dan perdagangan AS.
Kementerian Perindustrian mengakui bahwa mereka belum memiliki cukup waktu sejak pergantian pemerintahan untuk mencapai kesepakatan menyeluruh dengan AS, meski negosiasi telah berlangsung intensif.
