Pemerintah AS Kembali Beroperasi, Namun Perpecahan Politik Tetap Menganga

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) dijadwalkan kembali beroperasi pada Kamis (13/11/2025), setelah mengalami penutupan terpanjang dalam sejarah negeri itu.

Selama 43 hari, shutdown ini telah mengacaukan lalu lintas udara, memotong bantuan pangan bagi warga berpenghasilan rendah, serta memaksa lebih dari 1 juta pegawai federal bekerja tanpa bayaran.

Namun, perpecahan politik yang memicu krisis tersebut masih jauh dari kata selesai.

Paket pendanaan baru ini tidak banyak memberikan pembatasan terhadap Presiden Donald Trump dalam hal penahanan anggaran, sebuah langkah yang kerap menantang kewenangan konstitusional Kongres atas pengeluaran negara.

Selain itu, kesepakatan ini belum menyelesaikan isu subsidi kesehatan yang hampir kedaluwarsa, pemicu utama yang mendorong Partai Demokrat menolak rancangan anggaran.

Penutupan ini juga menyingkap perpecahan internal di tubuh Partai Demokrat antara kelompok progresif yang menuntut langkah tegas terhadap Trump dan kelompok moderat yang merasa ruang geraknya terbatas selama Partai Republik masih menguasai kedua kamar Kongres.

Tekanan politik pun meningkat terhadap Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer, meski ia menolak mendukung kesepakatan tersebut.

Gedung Putih menyatakan, pegawai federal yang bekerja tanpa bayaran selama shutdown akan menerima gaji yang tertunda mulai Sabtu, dan seluruh pembayaran akan selesai paling lambat Rabu pekan depan.

Kantor manajemen kepegawaian federal juga memerintahkan agar lembaga-lembaga yang sempat memecat pegawai selama shutdown mencabut keputusan itu dalam waktu lima hari.

Publik Menyalahkan Kedua Partai

Tidak ada pihak yang muncul sebagai pemenang. Survei Reuters/Ipsos menunjukkan 50% warga AS menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 47% menyalahkan Partai Demokrat.

Kondisi normal ini pun mungkin tak akan bertahan lama karena kesepakatan pendanaan hanya berlaku hingga 30 Januari, membuka peluang krisis baru awal tahun depan.

Shutdown kali ini unik karena tidak diwarnai perdebatan soal utang nasional AS yang kini mencapai US$38 triliun, yang masih diperkirakan bertambah sekitar US$1,8 triliun per tahun.

Para senator Demokrat berpendapat penderitaan ekonomi akibat shutdown, termasuk tertundanya bantuan federal dan gaji pegawai, layak dijalani demi menyoroti lonjakan biaya asuransi kesehatan yang mengancam sekitar 24 juta warga Amerika.

“Kesehatan rakyat Amerika adalah perjuangan yang layak diperjuangkan,” ujar anggota DPR dari Georgia, Hank Johnson, kepada Reuters pada Kamis (13/11/2025).

“Rakyat kini lebih memahami besarnya risiko yang kita hadapi, dan karena itulah mereka ingin kita tetap berjuang.”

Meski begitu, Partai Demokrat tidak memperoleh jaminan konkret atas perpanjangan subsidi kesehatan.

Mereka hanya mendapatkan janji bahwa Senat yang dikuasai Republik akan menggelar pemungutan suara terkait isu tersebut, tanpa kepastian hasilnya.

Republikan Menyesalkan Dampak Shutdown

Menariknya, sejumlah anggota Partai Republik kini menggemakan argumen yang biasanya dilontarkan Demokrat dalam shutdown sebelumnya: bahwa kerusakan ekonomi akibat penutupan pemerintah tidak sebanding dengan tujuannya.

“Kita seharusnya secara hukum dilarang menutup pemerintahan,” kata anggota DPR dari Partai Republik, Brian Fitzpatrick.

“Menggunakan shutdown sebagai alat tawar kebijakan adalah hal gila dan menjadi preseden yang berbahaya.”

Layanan Penerbangan dan Bantuan Pangan Kembali Normal

Sistem penerbangan nasional mulai kembali normal setelah ribuan penerbangan sempat dibatalkan akibat banyaknya pengendali lalu lintas udara yang absen.

Sementara itu, 42 juta warga AS yang bergantung pada program bantuan pangan SNAP kini tak perlu lagi khawatir kehabisan dana bantuan.

Kementerian Pertanian AS menyebut sebagian besar negara bagian akan menerima dana penuh dalam 24 jam setelah pemerintah kembali dibuka.

Shutdown ini memaksa ratusan ribu pegawai federal tetap bekerja tanpa gaji, sementara yang dianggap non-esensial diperintahkan untuk berhenti bekerja.

Berdasarkan undang-undang tahun 2019, mereka akan menerima gaji tertunda, meskipun Gedung Putih sempat mengancam akan menahan pembayaran bagi sebagian pegawai.

Trump juga sempat berupaya memecat ribuan pegawai federal selama shutdown, sebagai bagian dari rencana pemangkasan program-program domestik yang didukung Partai Demokrat.

Namun, kesepakatan yang mengakhiri krisis ini memungkinkan mereka tetap bekerja dan menangguhkan program pemangkasan hingga akhir Januari.

Trump sendiri menargetkan untuk memangkas 300.000 pegawai dari total 2,2 juta aparatur sipil negara pada akhir tahun.

Dampak Ekonomi: Data Tertahan, Aktivitas Lesu

Penutupan pemerintahan telah menunda publikasi berbagai data ekonomi penting, membuat investor dan The Fed bekerja dalam ketidakpastian.

Shutdown ini juga mengguncang kepercayaan konsumen menjelang musim belanja akhir tahun.

Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), penutupan tersebut menunda sekitar USD 50 miliar belanja pemerintah dan menekan pertumbuhan PDB AS sebesar 1,5 poin persentase.

Meski sebagian besar aktivitas ekonomi akan pulih setelah shutdown berakhir, sekitar USD 14 miliar diperkirakan hilang permanen.