Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan, ditangkap dan diinterogasi pada Rabu terkait penyelidikan atas dugaan pemberontakan. Penangkapan ini mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu antara Yoon dan pihak berwenang.
Penangkapan Yoon menandai pertama kalinya seorang presiden yang masih menjabat di Korea Selatan ditangkap.
Peristiwa ini menjadi babak baru yang mengejutkan dalam sejarah demokrasi salah satu negara paling dinamis di Asia, yang sebelumnya pernah mengadili dan memenjarakan mantan pemimpinnya.
Baca Juga: Investigator Korea Selatan Menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan
Setelah parlemen memutuskan untuk memakzulkan dan mencopotnya dari jabatan pada 14 Desember karena deklarasi darurat militer yang kontroversial pada 3 Desember, Yoon sempat berlindung di kediamannya di kawasan perbukitan.
Upaya penangkapannya yang pertama sempat gagal karena perlindungan ketat dari staf keamanan presiden.
Pada Rabu dini hari, lebih dari 3.000 petugas polisi mengepung kediamannya. Yoon akhirnya menyerahkan diri dan menjalani interogasi di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).
"Saya memilih untuk mematuhi penyelidikan CIO, meskipun penyelidikan ini ilegal, demi menghindari pertumpahan darah," ungkap Yoon dalam pernyataan tertulisnya.
Baca Juga: Darurat Militer di Korea Selatan Gagal, Presiden Yoon Tunjuk Menteri Pertahanan Baru
Yoon tiba di kantor CIO dengan pengawalan jaksa dan memasuki gedung melalui pintu belakang untuk menghindari media. Saat interogasi berlangsung, seorang pria tak dikenal berusia 60-an melakukan aksi bakar diri di dekat lokasi. Korban mengalami luka bakar parah dan tidak sadarkan diri.
Proses Interogasi dan Penahanan
Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon sebelum memutuskan apakah akan mengajukan surat perintah penahanan hingga 20 hari atau membebaskannya. Namun, menurut pejabat CIO, Yoon menolak berbicara atau merekam interogasinya.
Pada Rabu malam, iring-iringan kendaraan kepresidenan meninggalkan kantor CIO, dengan Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul. Tempat ini sebelumnya juga menahan mantan Presiden Park Geun-hye dan tokoh bisnis ternama, Jay Y. Lee.
Pengacara Yoon menyebut surat perintah penangkapan tersebut ilegal karena diterbitkan oleh pengadilan di wilayah yang salah, dan tim penyelidik dinilai tidak memiliki mandat hukum. Dalam surat perintah yang diperoleh Reuters, Yoon disebut sebagai "pemimpin pemberontakan".
Dampak Politik dan Internasional
Deklarasi darurat militer singkat oleh Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan mengguncang ekonomi terbesar keempat di Asia. Keputusan ini memicu periode ketidakstabilan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Pengawal Presiden Korea Selatan Gagalkan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan
Mahkamah Konstitusi kini tengah mempertimbangkan apakah akan mengukuhkan pemakzulan tersebut atau mengembalikan jabatan presiden kepada Yoon.
Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk tetap bekerja sama dengan Seoul dan mendukung langkah-langkah yang sesuai dengan konstitusi. Jepang, dalam konferensi pers, menyatakan memantau situasi ini dengan serius.
Penangkapan Yoon menarik perhatian publik, dengan siaran langsung menunjukkan polisi mengepung kediamannya. Ketegangan sempat memuncak dengan bentrokan kecil antara pendukung Yoon dan polisi.
Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Dukungan Publik
Dalam surat tulisan tangan yang diunggah di media sosial, Yoon mengklaim adanya bukti kecurangan pemilu meskipun tidak cukup untuk menuntut individu tertentu. Komisi Pemilihan Umum membantah tuduhan tersebut, menyatakan sistem pemilu Korea Selatan transparan dan diawasi ketat.
Baca Juga: Krisis Politik: Parlemen Korea Selatan Pecat Presiden Sementara Han Duck-soo
Pendukung Yoon membandingkan situasi ini dengan perjuangan mantan Presiden AS Donald Trump, yang juga mengklaim adanya kecurangan pemilu. Meski mayoritas warga Korea Selatan mendukung pemakzulan Yoon, kebuntuan politik ini justru menguatkan dukungan bagi Partai Kekuatan Rakyat (PPP).
Menurut jajak pendapat terbaru, dukungan untuk PPP mencapai 40,8%, mendekati oposisi utama Partai Demokrat yang berada di 42,2%. Perbedaan ini menyempit dibandingkan selisih 10,8% pada pekan sebelumnya.
