Presiden Prabowo Temui Raja Jordania, Kompak Wujudkan 2 Negara Palestina-Israel

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Raja Yordania Abdullah II menegaskan komitmen kuat terhadap solusi dua negara sebagai jalan utama menuju perdamaian di Palestina. Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2) sore waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah II menyampaikan apresiasi atas kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina serta peran aktif Indonesia di era pemerintahan Prabowo dalam upaya perdamaian. Raja Abdullah II menilai komitmen Indonesia, khususnya terkait perlindungan rakyat Gaza, memiliki arti penting bagi stabilitas kawasan.

“Saya tahu Anda berkomitmen untuk menghadirkan perdamaian dan ketenangan, dan sekali lagi komitmen Anda yang sangat berani untuk melindungi rakyat Gaza sangat penting,” ujar Raja Abdullah II.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Indonesia, kata Prabowo, akan terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdiri sendiri.

“Satu-satunya solusi yang berkelanjutan adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka dan berdiri sendiri. Kami berharap kerja sama erat dengan Yordania akan memperkuat upaya ini dan memastikan perdamaian dapat tercapai,” tegas Prabowo.

Kedua pemimpin juga sepakat memperkokoh koordinasi dan kerja sama terkait situasi di Gaza dan Tepi Barat. Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Yordania berada pada pijakan yang sama dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah.

“Kami berharap kerja sama yang erat ini akan memperkuat posisi kita, karena kami berada pada satu kesamaan pandangan dengan Yordania dan negara-negara lain di kawasan,” kata Prabowo.

Usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung solusi dua negara. Berpijak dari pemikiran tersebut, Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Disopiri Raja Yordania! Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke UEA

Di dalam BoP, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggagas 20 poin perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara. BoP dibentuk setelah rencana 20 poin perdamaian untuk Gaza tersebut disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.

“Kami mendukung rencana 20 poin Presiden Trump itu. Semuanya bertujuan dan berupaya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan tersebut,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, kesamaan pandangan antara Indonesia dan Yordania mengenai solusi dua negara diyakini dapat memperkuat keberhasilan berbagai upaya perdamaian, khususnya di Gaza.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan Yordania, terutama dalam mendorong penyelesaian konflik di Gaza dan Tepi Barat. Mengingat posisi Yordania yang dekat dengan dinamika kawasan, Indonesia berharap koordinasi intensif dapat semakin ditingkatkan.

“Kami berharap dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang erat, mengingat Yordania merupakan pihak yang paling dekat dengan situasi di Gaza,” kata Prabowo.

Tonton: 12 Jet Tempur F-22 AS Mendarat di Israel, Ancaman Militer AS Meningkat!

Dalam suasana bulan suci Ramadan, Raja Abdullah II kembali menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia. Ia menilai peran politik Indonesia serta kekuatan ekonominya semakin penting dalam berbagai proyek strategis di kawasan, termasuk dalam mendukung perlindungan rakyat Palestina.

Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi intensif. Ke depan, tim Indonesia akan bekerja erat dengan tim Yordania guna memastikan kedua negara selalu memahami perkembangan situasi serta dapat mengantisipasi langkah-langkah strategis secara tepat.

Pertemuan ini mencerminkan kesamaan pandangan Indonesia dan Yordania dalam mendorong penyelesaian damai konflik Palestina, sekaligus memperkuat peran kedua negara dalam diplomasi internasional serta penanganan isu kemanusiaan di kawasan.