/2025/11/10/1860336993.jpg "Senat AS Setujui RUU Akhiri Penutupan Pemerintahan, Segera Dikirim ke DPR")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Senat Amerika Serikat pada Senin (10/11/2025) menyetujui rancangan undang-undang kompromi untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah negara itu.
Keputusan ini mengakhiri kebuntuan berpekan-pekan yang telah mengganggu distribusi bantuan pangan bagi jutaan warga, membuat ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji, serta menimbulkan kekacauan dalam lalu lintas udara.
Baca Juga: Boeing Dapat Lampu Hijau untuk Tahap Selanjutnya Uji Sertifikasi 777X
RUU tersebut disahkan dengan hasil voting 60-40, didukung hampir seluruh anggota Partai Republik dan delapan anggota Partai Demokrat.
Para Demokrat sebelumnya berupaya mengaitkan pendanaan pemerintah dengan subsidi kesehatan yang akan berakhir pada akhir tahun, namun upaya itu gagal.
Meski kesepakatan ini membuka jalan bagi pemungutan suara lanjutan pada Desember terkait subsidi tersebut yang saat ini membantu 24 juta warga AS tidak ada jaminan program itu akan berlanjut.
Kesepakatan tersebut akan memulihkan pendanaan bagi lembaga-lembaga federal yang masa anggarannya habis pada 1 Oktober lalu, serta menunda upaya Presiden Donald Trump untuk memangkas jumlah pegawai negeri, dengan menangguhkan rencana PHK hingga 30 Januari.
Baca Juga: Won Korea Melemah Selasa (11/11) Pagi, Mata Uang Asia Lain Bergerak Terbatas
RUU ini kini akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik.
Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pihaknya berupaya untuk meloloskannya secepatnya pada Rabu dan mengirimkannya ke Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Trump menyebut kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan ini sebagai “sangat baik”.
Kesepakatan tersebut akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, membuat pemerintah federal untuk sementara tetap beroperasi, dengan proyeksi defisit sekitar US$1,8 triliun per tahun dari total utang AS yang telah mencapai US$38 triliun.
Baca Juga: Emas Bersinar, Bursa Asia Menguat: Pasar Taruh Harapan pada Deal Shutdown AS
Langkah ini muncul seminggu setelah Partai Demokrat meraih kemenangan dalam sejumlah pemilu penting di New Jersey, Virginia, dan New York City, dengan terpilihnya seorang sosialis demokrat sebagai wali kota baru.
Namun, banyak anggota Demokrat mengkritik kesepakatan ini karena tidak memberikan kepastian terkait kelanjutan subsidi asuransi kesehatan.
“Kami berharap bisa melakukan lebih banyak,” ujar Senator Dick Durbin dari Illinois, Wakil Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat.
“Penutupan pemerintahan seharusnya menjadi peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih baik. Tapi itu tidak berhasil.”
Survei Reuters/Ipsos pada akhir Oktober menunjukkan bahwa 50% warga AS menyalahkan Partai Republik atas penutupan pemerintahan, sementara 43% menyalahkan Partai Demokrat.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun Selasa (11/11) Pagi: Brent ke US$63,93 & WTI ke US$60
Kabar kemajuan kesepakatan ini turut mengangkat indeks saham AS pada perdagangan Senin.
Trump sebelumnya telah secara sepihak membatalkan miliaran dolar belanja pemerintah dan memangkas jumlah pegawai federal dalam jumlah besar, langkah yang dinilai melanggar kewenangan konstitusional Kongres dalam urusan fiskal.
Beberapa anggota Demokrat mempertanyakan alasan untuk menyetujui kesepakatan baru jika tidak ada jaminan pembatasan terhadap tindakan serupa di masa mendatang.
Namun, kesepakatan tersebut tetap akan memastikan pendanaan bagi program bantuan pangan SNAP hingga 30 September tahun depan, guna mencegah gangguan baru apabila Kongres kembali gagal menyetujui anggaran pada periode berikutnya.
