Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
Protes dari Harvard dan Anggota Kongres
Tindakan ini juga menuai kecaman dari anggota Partai Demokrat di Kongres. Jaime Raskin, anggota DPR AS, menyebutnya sebagai “serangan yang tak dapat ditoleransi terhadap independensi dan kebebasan akademik Harvard.”
Dalam beberapa minggu terakhir, Trump juga membekukan dana hibah federal senilai US$3 miliar untuk Harvard, yang kini tengah diperjuangkan di pengadilan.
Dalam kasus hukum lain yang sedang berlangsung, seorang hakim federal pada Kamis menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut status hukum mahasiswa asing secara sepihak tanpa prosedur yang sah, meski belum jelas bagaimana putusan ini memengaruhi kasus Harvard.
Baca Juga: Simak Beberapa Tips agar Bisa Lolos Harvard dari Mahasiswa Indonesia Ini, Yuk
Trump Ancam Kampus Lain
Dalam wawancara dengan Fox News, Noem mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan langkah serupa terhadap universitas lain, termasuk Columbia University.
“Tentu saja kami pertimbangkan. Ini peringatan bagi semua kampus lain: rapikan rumahmu,” kata Noem.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump telah menghidupkan kembali agenda imigrasi kerasnya, termasuk upaya mencabut visa dan green card mahasiswa asing yang ikut serta dalam protes pro-Palestina.
Trump juga secara terbuka menyerang kampus-kampus swasta karena dianggap mempromosikan ideologi “Marxis, anti-Amerika, dan radikal kiri”, serta mengecam Harvard karena mempekerjakan tokoh-tokoh dari Partai Demokrat.
Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS pada awal pekan ini juga mengumumkan akan menghentikan dana hibah senilai US$60 juta untuk Harvard karena dianggap gagal menangani pelecehan antisemit dan diskriminasi etnis.
Baca Juga: Harvard Melawan, Trump Balas dengan Ancaman
Namun, dalam gugatan terpisah awal bulan ini, Harvard menegaskan telah mengambil langkah untuk memerangi antisemitisme dan menjamin lingkungan yang aman bagi mahasiswa Yahudi dan Israel.
Aaron Reichlin-Melnick, dari American Immigration Council, menyebut langkah pemerintah sebagai hukuman kolektif yang merugikan ribuan mahasiswa yang tidak bersalah.
“Tak satu pun dari mereka yang melakukan kesalahan – mereka hanyalah korban dari strategi politik Trump,” tulisnya di Bluesky.
