Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - HANOI. Vietnam akan mengurangi tarif impor untuk beberapa produk Amerika Serikat (AS), termasuk LNG (gas alam cair) dan mobil. Tak hanya itu, Vietnam juga akan memberi izin layanan Starlink. Langkah ini adalah bagian dari upaya negara ini untuk menghindari tarif AS akibat surplus perdagangan bilateral yang besar.
Hingga beberapa minggu terakhir, Vietnam telah mengumumkan serangkaian langkah, termasuk meningkatkan impor, untuk mengurangi surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, yang tercatat lebih dari US$ 123 miliar tahun lalu. Langkah ini diambil setelah Presiden AS, Donald Trump, mengisyaratkan akan memberlakukan tarif yang luas pada mitra dagang.
Menurut rencana baru yang diumumkan pada Selasa malam, tarif untuk LNG asal AS akan dipangkas menjadi 2% dari sebelumnya 5%, tarif impor mobil dipangkas menjadi 32% dari kisaran 45% hingga 64%. Sementara etanol dikurangi menjadi 5% dari 10%.
Baca Juga: Pamor Labubu Buat Laba Popmart Melonjak 188%
Kepala Departemen Kebijakan Pajak Kementerian Keuangan Vietnam, Nguyen Quoc Hung mengatakan, pemotongan tarif ini bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan mitra dagang Vietnam. Hung menambahkan meskipun Vietnam dan AS memiliki Kemitraan Strategis Komprehensif, kedua negara belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas.
Vietnam sendiri belum mengimpor LNG dari AS, namun negara ini telah melakukan pembicaraan dengan pemasok LNG AS untuk pasokan ke pembangkit listrik berbasis LNG yang direncanakan. Dua di antaranya dijadwalkan mulai beroperasi komersial pada Juni tahun ini.
Hung menjelaskan keputusan mengenai pemotongan tarif tersebut akan disiapkan dalam bulan ini dan mulai berlaku setelah itu.
Selain itu, tarif untuk etana akan dihapus, dan bea impor untuk barang lainnya seperti paha ayam, almond, apel, ceri, serta produk kayu akan dipangkas.
Secara terpisah, pemerintah Vietnam mengeluarkan keputusan yang memungkinkan SpaceX untuk meluncurkan layanan internet satelit Starlink dalam uji coba di negara itu, sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas layanan tersebut.
