Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Bisakah Tindakan Militer AS Dibenarkan Secara Hukum?
Banyak pengamat hukum menyebut tindakan militer AS melanggar hukum internasional dan konstitusi negara tersebut.
Menurut laporan Washington Post, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memerintahkan pasukannya agar membunuh semua penumpang kapal yang dicurigai terkait narkoba.
Hegseth membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “fake news.”
Namun anggota parlemen AS mulai menyelidiki tindakan tersebut. Senator Rand Paul menyebut serangan itu sebagai bentuk “eksekusi di luar hukum.”
Pakar hukum konstitusi Bruce Fein menilai Trump telah bertindak: “Di luar kerangka konstitusi dan melakukan pembunuhan.”
Trump juga berusaha membenarkan operasi ini dengan menyebut Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris, bukan negara. Ini membuka celah untuk melakukan serangan tanpa persetujuan Kongres, dengan dalih operasi anti-terorisme.
Tonton: Airbus Recall 6.000 Pesawat A320, Maskapai Dunia Terdampak!
Bagaimana Respons Presiden Venezuela?
Caracas mengecam pernyataan Trump yang dianggap melanggar kedaulatan udara Venezuela.
Maduro, yang tidak diakui kemenangannya oleh Washington, memilih meredam dalam retorika publik dan menyerukan perdamaian.
Dengan campuran bahasa Spanyol dan Inggris, ia berkata: “No war… Yes peace, forever.”
Namun di saat yang sama, ia juga memperingatkan bahwa Venezuela akan melawan “ancaman imperialis.” Dalam parade militer, ia tampil berseragam penuh dengan pedang milik tokoh revolusi Venezuela, Simon Bolivar.
Apa yang Mendorong Kebijakan Agresif Trump?
Banyak analis menilai faktor utama adalah:
- Cadangan minyak terbesar dunia milik Venezuela
- Posisi geopolitik dan persaingan pengaruh dengan China, Rusia, dan Iran
Menurut Salvador Santino Regilme dari Leiden University, AS ingin memastikan Venezuela kembali berada di bawah orbit pengaruh Washington, bukan Beijing atau Moskow.
Hubungan kedua negara mulai memburuk sejak Hugo Chavez berkuasa pada 1998 dan mengusir perusahaan serta militer AS.
Situasi semakin tegang ketika Trump mengakui tokoh oposisi Juan Guaidó sebagai presiden sementara pada 2019.
Tonton: EKSKLUSIF: Menakar Prospek Investasi Australia ke Indonesia Pasca Review IA-CEPA













