/2025/11/27/1281178444.jpg "Awan Perang di Karibia: Apakah Trump Siap Serang Venezuela?")
Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (29/11/2025) lalu menyatakan bahwa wilayah udara Venezuela telah “ditutup”, tanpa menjelaskan detailnya. Pernyataan itu langsung memicu ketegangan baru antara Washington dan Caracas, di tengah berbulan-bulan peningkatan aktivitas militer AS di wilayah Karibia.
Melansir Al Jazeera, Pemerintah Venezuela menuding AS sedang menunjukkan ancaman “kolonialisme modern” di kawasan Amerika Latin. Ketegangan meningkat, dan jutaan warga Venezuela kini hidup dalam kecemasan. Presiden Nicolas Maduro sebelumnya juga menuduh Washington sedang menciptakan alasan palsu untuk melegitimasi intervensi militer.
Dalam beberapa pekan terakhir, Venezuela rutin menggelar latihan militer berskala besar, dan telah menyiapkan mobilisasi nasional menghadapi kemungkinan serangan.
Di sisi lain, pemerintahan Trump telah mengirim armada angkatan laut besar ke wilayah Karibia selatan sejak meluncurkan serangan terhadap sejumlah kapal yang dituduh terlibat narkoba pada awal September. Sampai hari ini, Washington belum memberikan bukti bahwa kapal-kapal yang diserang memang terkait perdagangan narkoba. Setidaknya 83 orang tewas dalam serangan itu.
Untuk meningkatkan tekanan, AS juga menetapkan kelompok yang dikenal sebagai Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing.
Pemerintahan Trump berdalih langkah ini adalah bagian dari kampanye memberantas narkoba. Namun banyak analis politik dan pengamat HAM memperingatkan bahwa Washington sebenarnya sedang menyiapkan panggung untuk menggulingkan Maduro.
Baca Juga: Trump Akui Telepon Maduro di Tengah Ketegangan AS–Venezuela
Hal ini memunculkan pertanyaan besar:
- Apakah AS akan menyerang Venezuela?
- Bisakah langkah militer AS dibenarkan secara hukum?
- Apa sebenarnya motif kebijakan agresif Trump terhadap Maduro?
Apakah AS Akan Berperang Melawan Venezuela?
Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump meningkatkan retorika keras terhadap Maduro, menuding Venezuela sebagai sumber narkoba dan penyebab arus imigran ilegal.
Dalam hitungan minggu, Trump:
- Mencabut izin ekspor minyak Venezuela yang diberikan pemerintahan Biden,
- Memberlakukan tarif 25% terhadap pembeli minyak Venezuela,
- Menggandakan hadiah buruan Maduro menjadi US$ 50 juta, dan
- Menyebutnya sebagai “pemimpin teroris global.”
Trump juga mengonfirmasi bahwa ia telah memberi wewenang kepada CIA untuk menjalankan operasi rahasia, dan mengirim kapal induk terbesar dunia USS Gerald R. Ford, jet tempur F-35, dan ribuan tentara ke kawasan Karibia.
Pekan lalu Trump menyatakan bahwa serangan darat ke Venezuela bisa terjadi kapan saja.
Meski begitu, Trump dikabarkan telah berbicara dengan Maduro sebelum sanksi Cartel de los Soles diberlakukan.
Saat ditanya mengapa ia mau berbicara dengan seseorang yang telah ditetapkan sebagai teroris, Trump menjawab:
“Kalau kita bisa menyelamatkan nyawa dan menyelesaikan semuanya dengan cara mudah, bagus. Tapi kalau harus dengan cara yang sulit, juga tidak masalah.”
Baca Juga: Prediksi Harga Emas 2026: Ini Perkiraan Para Ahli
Bisakah Tindakan Militer AS Dibenarkan Secara Hukum?
Banyak pengamat hukum menyebut tindakan militer AS melanggar hukum internasional dan konstitusi negara tersebut.
Menurut laporan Washington Post, Menteri Pertahanan Pete Hegseth memerintahkan pasukannya agar membunuh semua penumpang kapal yang dicurigai terkait narkoba.
Hegseth membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “fake news.”
Namun anggota parlemen AS mulai menyelidiki tindakan tersebut. Senator Rand Paul menyebut serangan itu sebagai bentuk “eksekusi di luar hukum.”
Pakar hukum konstitusi Bruce Fein menilai Trump telah bertindak: “Di luar kerangka konstitusi dan melakukan pembunuhan.”
Trump juga berusaha membenarkan operasi ini dengan menyebut Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris, bukan negara. Ini membuka celah untuk melakukan serangan tanpa persetujuan Kongres, dengan dalih operasi anti-terorisme.
Tonton: Airbus Recall 6.000 Pesawat A320, Maskapai Dunia Terdampak!
Bagaimana Respons Presiden Venezuela?
Caracas mengecam pernyataan Trump yang dianggap melanggar kedaulatan udara Venezuela.
Maduro, yang tidak diakui kemenangannya oleh Washington, memilih meredam dalam retorika publik dan menyerukan perdamaian.
Dengan campuran bahasa Spanyol dan Inggris, ia berkata: “No war… Yes peace, forever.”
Namun di saat yang sama, ia juga memperingatkan bahwa Venezuela akan melawan “ancaman imperialis.” Dalam parade militer, ia tampil berseragam penuh dengan pedang milik tokoh revolusi Venezuela, Simon Bolivar.
Apa yang Mendorong Kebijakan Agresif Trump?
Banyak analis menilai faktor utama adalah:
- Cadangan minyak terbesar dunia milik Venezuela
- Posisi geopolitik dan persaingan pengaruh dengan China, Rusia, dan Iran
Menurut Salvador Santino Regilme dari Leiden University, AS ingin memastikan Venezuela kembali berada di bawah orbit pengaruh Washington, bukan Beijing atau Moskow.
Hubungan kedua negara mulai memburuk sejak Hugo Chavez berkuasa pada 1998 dan mengusir perusahaan serta militer AS.
Situasi semakin tegang ketika Trump mengakui tokoh oposisi Juan Guaidó sebagai presiden sementara pada 2019.
Tonton: EKSKLUSIF: Menakar Prospek Investasi Australia ke Indonesia Pasca Review IA-CEPA
Benarkah Venezuela Sumber Utama Narkoba ke AS?
Narasi Trump mengaitkan Venezuela dengan jaringan narkoba internasional, namun data resmi DEA dan Departemen Luar Negeri AS menunjukkan:
- Sumber utama fentanyl adalah kartel Meksiko, bukan Venezuela
- Mayoritas narkoba memasuki AS melalui perbatasan darat, bukan jalur laut Karibia yang kini menjadi target serangan
- Untuk kokain, Venezuela hanyalah jalur transit, bukan produsen utama.
- Kolombia masih menjadi produsen terbesar, dan sebagian besar kokain yang melewati Venezuela justru menuju Eropa, bukan ke AS.
Kesimpulan
Ketegangan antara AS dan Venezuela semakin meningkat setelah Trump menutup akses udara dan mengirim kekuatan militer besar ke kawasan Karibia. Sementara AS berdalih melawan narkoba, banyak analis menilai langkah tersebut adalah bagian dari upaya menggulingkan Maduro dan menguasai aset strategis Venezuela, terutama minyak. Secara hukum, banyak pakar menyebut tindakan Trump tidak sah, dan risiko konflik militer terbuka semakin nyata.
