Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
Israel dan AS Menolak Rencana Mesir
Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya menyebut rencana tersebut “berdasarkan perspektif usang” dan menolak keterlibatan PA, serta mengkritik keputusan yang membiarkan Hamas tetap memiliki peran di Gaza. Washington juga menyatakan ketidaksetujuannya.
“Proposal saat ini tidak menangani kenyataan bahwa Gaza saat ini tidak layak huni dan penduduknya tidak dapat hidup secara manusiawi di tengah puing-puing serta bahan peledak yang belum meledak,” kata juru bicara Gedung Putih Brian Hughes.
“Presiden Trump tetap teguh dengan visinya untuk membangun kembali Gaza tanpa Hamas,” tambahnya.
Baca Juga: Tentara Israel Kembali Menyerang Gaza, Dua Warga Palestina Terbunuh
Pendanaan Rekonstruksi Bergantung pada Negara-Negara Teluk
Pendanaan rekonstruksi Gaza akan membutuhkan dukungan besar dari negara-negara Teluk kaya minyak seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, yang memiliki sumber daya finansial yang cukup.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Mustafa mengatakan dana rekonstruksi ini akan mencari pendanaan internasional serta mekanisme pengawasan, kemungkinan melalui Bank Dunia.
UEA, yang memandang Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai ancaman eksistensial, menginginkan perlucutan senjata Hamas secara total dan segera, sementara negara-negara Arab lain mengusulkan pendekatan bertahap, menurut sumber yang mengetahui masalah ini.
Seorang sumber dekat dengan kerajaan Saudi mengatakan bahwa keberadaan Hamas yang masih bersenjata menjadi hambatan utama karena adanya penolakan kuat dari AS dan Israel, yang harus menyetujui rencana tersebut.
Baca Juga: Israel Blokir Bantuan ke Gaza di Tengah Kebuntuan Gencatan Senjata
Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, dalam pidatonya di KTT menegaskan bahwa diperlukan jaminan internasional agar gencatan senjata sementara saat ini tetap berlaku serta mendukung peran PA dalam mengelola Gaza.
Para pemimpin UEA dan Qatar tidak memberikan pernyataan dalam sesi terbuka KTT.
Hamas didirikan pada tahun 1987 oleh Ikhwanul Muslimin Mesir selama Intifada Palestina pertama.
Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri pada Selasa menolak tuntutan Israel dan AS agar kelompoknya melucuti senjata, dengan menyatakan bahwa hak untuk melakukan perlawanan tidak dapat dinegosiasikan.
Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas tidak akan menerima proyek atau bentuk pemerintahan non-Palestina maupun kehadiran pasukan asing di Gaza.
Sejak mengusir PA dari Gaza setelah perang saudara singkat pada 2007, Hamas telah menekan seluruh oposisi di wilayah tersebut.
