Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Kabinet Thailand telah resmi menyetujui penunjukan Vitai Ratanakorn sebagai Gubernur Bank Sentral Thailand (Bank of Thailand/BoT) yang baru, menggantikan Sethaput Suthiwartnarueput yang akan pensiun pada akhir masa jabatannya.
Penunjukan ini disampaikan oleh juru bicara pemerintah, Jirayu Huangsap, Selasa (22/7), dan akan berlaku efektif mulai 1 Oktober 2025 setelah mendapat persetujuan dari Raja Thailand.
Baca Juga: Thaksin Divonis 22 Agustus soal Penghinaan Raja, Nasib Pemerintahan Putrinya Goyang
Vitai, 54 tahun, saat ini menjabat sebagai Presiden dan CEO Government Savings Bank. Ia dipilih mengungguli kandidat internal BoT, yakni Wakil Gubernur Roong Mallikamas, yang sebelumnya dianggap sebagai calon kuat.
Penunjukan ini menandai kembalinya figur eksternal ke kursi gubernur bank sentral, sebuah keputusan yang memunculkan ekspektasi sekaligus tantangan.
Hadapi Ekonomi Lesu dan Keterbatasan Kebijakan
Sebagai gubernur baru, Vitai akan mewarisi kondisi ekonomi Thailand yang penuh tekanan. Perekonomian Negeri Gajah Putih saat ini tengah terjebak dalam kombinasi konsumsi domestik yang lesu, lending yang lemah, serta utang rumah tangga yang masih tinggi.
Di sisi eksternal, tekanan juga datang dari kenaikan tarif dagang oleh Amerika Serikat, yang turut menekan daya saing ekspor.
Baca Juga: Impor Logam Antimon AS dari Thailand dan Meksiko Melonjak Pasca Larangan Ekspor China
Namun ruang untuk merespons melalui kebijakan moneter pun semakin terbatas. Suku bunga acuan Thailand saat ini berada di 1,75%, setelah tiga kali penurunan sejak Oktober lalu level terendah dalam lebih dari dua tahun.
Bank sentral sendiri memilih menahan suku bunga pada rapat terakhir, demi menjaga amunisi untuk kondisi darurat berikutnya. Rapat kebijakan berikutnya dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang.
Figur dengan Latar Belakang Beragam
Vitai dikenal memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang cukup lengkap. Ia mengantongi gelar master di bidang keuangan dari Drexel University, AS, serta gelar di bidang ekonomi dan hukum dari Chulalongkorn dan Thammasat University, dua universitas top di Thailand.
Ia juga telah lama berkecimpung di sektor perbankan publik, khususnya lewat Government Savings Bank.
Baca Juga: Ribuan Orang Hadiri Ulang Tahun Pertama Moo Deng, Bayi Kuda Nil di Thailand
Dalam sebuah unggahan di media sosial awal bulan ini, Vitai menegaskan bahwa ia selama ini bekerja secara independen tanpa dipengaruhi oleh kelompok mana pun. Ia menyatakan bahwa kepentingan publik akan selalu menjadi prioritasnya.
Bahkan pada Juni lalu, Vitai pernah menyampaikan bahwa pemangkasan suku bunga yang lebih dalam mungkin diperlukan untuk mendukung perekonomian yang stagnan — sebuah pandangan yang menunjukkan kecenderungan dovish dibandingkan pendahulunya yang lebih konservatif.
Sinyal Harmoni dengan Pemerintah?
Penunjukan Vitai juga dinilai dapat mencairkan ketegangan antara bank sentral dan pemerintah, yang sempat memanas dalam beberapa tahun terakhir.
Di bawah kepemimpinan Gubernur sebelumnya, Sethaput, BoT sering kali berbeda pendapat dengan pemerintahan koalisi Pheu Thai, terutama dalam soal arah suku bunga dan kebijakan moneter.
Baca Juga: Zelenskiy: Ukraina dan Rusia Akan Gelar Pembicaraan Damai di Turki pada Rabu (23/7)
Menurut analis Natapon Khamthakrue dari Yuanta Securities, pendekatan Vitai kemungkinan akan lebih fleksibel, meski ia mengingatkan bahwa perubahan besar di tubuh BoT tidak mudah dilakukan karena keterikatan pada regulasi.
“Pendekatannya akan lebih longgar dibandingkan tokoh internal bank sentral, tapi reformasi signifikan tetap sulit karena banyak aturan yang mengikat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan perlunya menjaga keseimbangan agar tidak muncul persepsi bahwa independensi bank sentral tergerus.
Fokus ke Isu Utang dan Sinergi Fiskal-Moneternya
Sejumlah ekonom menilai bahwa sosok Vitai dapat menjembatani sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan arah moneter bank sentral.
Kepala Riset Pasar Modal Kasikornbank, Kobsidthi Silpachai, melihat Vitai akan lebih mampu berkoordinasi dalam menyelaraskan kebijakan BoT dengan arah strategi ekonomi pemerintah.
Hal senada disampaikan oleh Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira, yang menekankan bahwa isu paling mendesak saat ini adalah penyelesaian masalah utang nasional.
Baca Juga: Korea Utara Berencana Produksi Kapal Perusak Baru Berbobot 5.000 Ton
“Isu paling mendesak adalah soal utang. Kebijakan moneter memang independen, tapi tetap harus mendukung arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ekonom Krungthai Bank Chamadanai Marknual menambahkan bahwa meskipun Vitai bukan orang dalam BoT, justru latar belakang eksternal ini bisa menjadi keunggulan.
“Sebagai outsider, ia bisa membawa sudut pandang baru dari luar ke dalam. Saat ini ruang fiskal sangat sempit, jadi pelonggaran kebijakan moneter bisa jadi pilihan yang tepat,” katanya.